Politik Pemerintahan

Gagal Datangkan Dinas Tanaman Pangan, HKTI Kritik DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember Jumantoro mengkritik parlemen yang gagal mendatangkan pejabat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dalam rapat dengar pendapat, Selasa (25/2/2020).

Komisi B DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat soal pertanian dengan mengundang HKTI, Kontak Tani Nelayan Andalan, Dinas Tanaman Pangan Jember, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Pemimpin BI Jember memohon izin tak bisa datang karena sedang berdinas di luar kota. Sementara pejabat Dinas Tanaman Pangan tak bisa hadir karena kedatangan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

“Ini bahan introspeksi bagi anggota Dewan. Anggota Dewan yang katanya dilindungi undang-undang ternyata tak mampu menghadirkan birokrasi di bawah pimpinan bupati hari ini. Kami kecewa kepada Bapak,” kata Jumantoro bersemangat.

Jumantoro kecewa, karena selama ini anggaran untuk organisasi perangkat daerah yang mengurusi masalah pertanian masih belum sesuai harapan. “Kami punya wakil rakyat. Tapi ternyata wakil rakyat tak berdaya di hadapan bupati,” katanya. Selain itu ada sejumlah persoalan di sektor pertanian, seperti peminjaman alat mesin pertanian dan alokasi pupuk bersubsidi yang belum juga diselesaikan.

Nyoman Aribowo, anggota Komisi B, membenarkan jika pihaknya sudah beberapa kali mengundang organisasi perangkat daerah untuk hadir dalam rapat dengar pendapat. “Ini catatan besar tebal buat kita, bahwa eksekutif semakin tidak kooperatif dengan DPRD. Padahal kami ini mitra kerja yang ikut berpikir bersama, merencanakan bersama, membuat aturan bersama,” katanya.

Aribowo mengatakan, Dewan tak punya hak paksa untuk mendatangkan pejabat pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat. “Tapi kami punya hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Ini sudah kami lakukan, dan rekor di Indonesia, hak angket disetujui semua fraksi. Jadi Dewan bukannya tak bernyali dan bertaji. Justru kami bernyali dan bertaji,” katanya.

Saat pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak hadir dalam dua kali undangan rapat, Nyoman sempat mengusulkan agar Komisi B yang datang ke sana. Ia jengkel. “Tapi langkah kami yang langkah formal, seperti pengajuan interpelasi dan angket,” katanya. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar