Politik Pemerintahan

Fraksi PPP: Semoga Pemakzulan Bupati Jember Tak Terulang

Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol

Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol

 

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung pelaksanaan hak menyatakan pendapat oleh DPRD Jember, Jawa Timur. Namun mereka berharap ke depan tak terjadi lagi pemakzulan terhadap bupati.

“Semoga berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Jember, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita semua dan agar tidak terjadi terulang di masa yang akan datang,” kata Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).

Fraksi PPP menyatakan, hak menyatakan pendapat tidak terjadi begitu saja, namun melalui serangkaian latar belakang peristiwa. Semula, DPRD Jember melaksanakan sidang paripurna interpelasi pada 23 Desember 2019 untuk menanyakan sejumlah persoalan. Namun Pemkab Jember tidak memberi respons yang diharapkan. Fraksi PPP melihat ada indikasi tiada itikad baik dari Bupati Faida saat itu.

Fraksi PPP akhirnya mendukung penggunaan hak angket. “DPRD Jember mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah diwajibkan melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan berbagai persoalan, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran daerah,” kata Faeshol. Fraksi PPP terkejut saat belakangan audit Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan predikat disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan APBD 2019.

Bupati Faida sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim ke DPRD Jember menilai, usulan hak menyatakan pendapat itu tak prosedural. Dia juga merasa telah dirugikan, karena tidak mendapat dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat (HMP).

“Bupati Jember tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD. Selain membawa kerugian bagi bupati, maka dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat ini tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” katanya. [wir/but]






Apa Reaksi Anda?

Komentar