Politik Pemerintahan

Fraksi PKB Nilai Interpelasi DPRD Pamekasan Cacat Hukum

Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Khairul Umam.

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan, Khairul Umam menyampaikan alasan aksi Walk Out (WO) saat Rapat Paripurna Internal Hak Interpelasi yang digelar DPRD Pamekasan di gedung wakil rakyat, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (15/6/2020) lalu.

Aksi WO tersebut dilakukan bersama sejumlah anggota Fraksi PKB karena menilai pengusulan hak interpelasi cacat hukum, bahkan usulan tersebut juga dinilai tidak memenuhi syarat regulatif sesuai mekanisme tahapan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hak DPRD.

Terlebih pada  Pasal 13 ayat (4) huruf b, tentang Hak Interpelasi yang merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (2) huruf b. Di mana dalam pengajuan usul hak interpelasi, pengusul harus menyertakan alasan permintaan keterangan menjadi satu kesatuan dengan materi interpelasi yang akan dimintakan keterangan kepada pemerintah daerah.

“Faktanya dalam rapat paripurna itu telah diakui sendiri oleh pihak sekretariat DPRD Pamekasan, ketika dimintai pendapat oleh pimpinan rapat bahwa pihak pengusul memang tidak menyertakan alasan dimaksud dalam berkas pengajuan usul interpelasi. Bahkan juga telah diingatkan untuk segera dipenuhi,” kata Khairul Umam kepada beritajatim.com, Rabu (17/6/2020).

Bahkan saat pengusul diminta untuk menyertakn alasan dari pengajuan hak interpelasi. Pihak pengusul justru tidak memenuhi berkas dengan beragam alasan hingga akhirnya sidang paripurna digelar. “Seharusnya secara tertulis disampaikan alasan saat pengajuan usul interpelasi, kemudian mendapatkan nomor registrasi di sekretariat DPRD dan bukan justru dilakukan saat paripurna seperti kemarin,” ungkap Umam.

“Anehnya ketika kami meminta sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada pengusul menyempurnakan berkasnya, paripurna tetap dipaksakan untuk dilanjutkan. Makanya sidang paripurna interpelasi ini kami anggap tidak sah dan keputusan yang dihasilkannya batal demi hukum,” Imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menilai agenda pansus dan interpelesi tumpang tindih. Satu sisi DPRD membentuk pansus soal mobil sehat, tapi saat yang bersamaan juga mengajukan interpelasi. “Seharusnya DPRD Ketika memutuskan membentuk pansus, tidak perlu mengajukan interpelasi. Sehingga hal ini tumpang tindih dan terkesan jadi dagelan politik,” jelasnya.

“Kami hanya menginginkan agar seluruh produk kelembagaan yang mewakili rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Apalagi program mobil sehat justru memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seharusnya hak interpelasi itu difokuskan pada persoalan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan justru sebaliknya,” tegasnya.

Pada rapat internal hak interpelasi tersebut, terdapat tiga fraksi DPRD Pamekasan yang ‘menolak’ pembahasan hak interpelasi. Fraksi Demokrat secara terang-terangan menolak hak interpelasi, Fraksi PKB menolak dengan disertai aksi WO, serta Fraksi PPP yang menyatakan ‘abstain’ dengan mempersilahkan anggota mereka untuk menentukan hak pribadi. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar