Politik Pemerintahan

Fraksi PDIP Pendukung Utama Jadi Pemrakarsa Pemakzulan Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi pendukung Bupati Faida saat pemilihan kepala daerah Jember, Jawa Timur, pada 2015. Namun, fraksi ini pula yang memprakarsai hak menyatakan pendapatan dan pemakzulan terhadap Faida, dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).

Dalam pandangan resminya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo menyatakan, terlalu banyak fakta kegagalan, pelanggaran dan segala carut marut Pemerintahan Kabupaten Jember sejak kepemimpinan Bupati Faida. Ia menunjuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

“Predikat wajar dengan pengecualian pada APBD 2018 dan predikat disclaimer pada 2019 serasa lebih dari cukup untuk bisa disimpulkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Faida telah gagal menjalankan amanat rakyat, untuk mengelola triliunan uang negara semata-mata demi kesejahteraan Rakyat Jember,” kata Edi.

Fraksi PDIP menyoroti gaya kepemimpinan Bupati Faida. “Gaya kepemimpinannya semakin tak lazim, dan terlihat seperti menjalankan perusahaan pribadinya. Fungsi dan sistem birokrasi mandeg, semua terpusat ke pendopo. Semua apa kata bupati,” kata Edi.

Fraksi PDIP kecewa, karena Bupati Faida mengabaikan fungsi DPRD Jember. “Pada sidang paripurna hak interpelasi, Bupati Faida tidak hadir dengan  melayangkan surat sehari sebelum pelaksanaan sidang dan meminta agar paripurna dijadwal ulang dengan alasan yang dibuat-buat,” kata Edi.

“Pelecehan bupati terhadap DPRD berlanjut pada proses pelaksanaan Panitia Khusus Hak Angket: tiga kali panggilan dari Panitia Khusus Hak Angket, tidak satupun yang dihadiri Bupati. Bahkan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga diperintahkan untuk tidak menghadiri semua undangan panitia angket,” kata Edi.

“Persyaratan untuk membahas APBD 2020 yang diminta DPRD agar Bupati mematuhi dan menjalankan terlebih dahulu perubahan KSOTK (Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) sesuai surat mendagri dan gubernur tak juga dijalankan sampai dengan hari ini,” kata Edi.

“Perda APBD 2020 pun semakin mustahil bisa disepakati bersama. Semakin parah dengan adanya pandemi Covid-19, perencanaan anggaran penggunaan APBD yang hanya berdasarkan Perkada pun praktis tanpa peran DPRD sama sekali,” tambah Edi.

Bupati Faida

Sementara itu, dalam jawaban tertulisnya, Bupati Faida menyatakan, sudah melaksanakan rekomendasi Mendagri untuk mencabut 15 keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan sebagaimana ditetapkan pada 3 Januari 2018 sampai 11 Maret 2019, melalui penetapan keputusan bupati tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan.

“Bupati dan wakil bupati Jember telah melaksanakan seluruh rekomendasi Mendagri sebagaimana tertuang dalam surat Mendagri dan surat gubernur Jawa Timur,” kata Faida dalam surat tersebut.

Bupati Faida juga menyatakan, telah menindaklanjuti rekomendasi Mendagri untuk mencabut 30 peraturan tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019. “Secara hukum Bupati Jember tidak bisa memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan pada 1 Desember 2016, sebab telah ada peraturan bupati tentang KSOTK terbaru melalui prosedur yang benar, yaitu 30 peraturan bupati tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember yang ditetapkan pada 31 Desember 2019 dan diundangkan sekretaris daerah pada 2 Januari 2020,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar