Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Fraksi PDIP Ingatkan Pemkab Jember Perkuat Pendataan Penyaluran Bansos

Alfan Yusfi, dalam sidang paripurna Perubahan APBD 2022, 24 September 2022 [foto: Setwan DPRD Jember]

Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan Pemerintah Kabupaten agar memperkuat pendataan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang berhak.

Peringatan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Alfan Yusfi, dalam sidang paripurna pengesahan bersama Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di aula kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu (24/9/2022).

“Pemerintah Kabupaten Jember harus tepat data dan tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial, agar tidak muncul lagi dampak yang mengiringi pemberian bantuan Sosial tersebut,” katanya.


“Dalam rangka memperkuat data, Pemerintah Kabupaten Jember harus menganggarkan secara cukup untuk pendataan, baik pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun menyangkut beberapat bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” kata Alfan.

Pendataan valid juga penting untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, guru ngaji, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. “Ini agar upaya pemberian bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember nantinya tepat sasaran dan meringakan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan,” kata Alfan.

Dalam sektor pertanian, menurut Alfan, kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik) agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.

“Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” katanya.

Bupati Jember, Hendy Siswanto menjelaskan, pihaknya memperbaiki data yang dibutuhkan untuk kegiatan kesejahteraan sosial. Bukan hanya nelayan namun juga data lain.

“Masih 50 persen perbaikan. Ini terus kami lakukan. Kami bekerjasama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mendata ulang. Tapi data yang kami dapatkan dari KKN (Kuliah Kerja Nyata) kolaboratif kami masukkan juga. Sekarang sedang dilakukan sinkronisasi. Insya Allah pada 2023, data-data sudah mulai valid,” katanya. [wir/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar