Politik Pemerintahan

Fraksi GIB: Bisa Saja ada yang Ingin Jerumuskan Bupati Jember

Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Hendy Siswanto agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Mereka meminta Hendy belajar dari dialokasikannya honor untuk pemakaman pasien Covid-19 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember untuknya.

“Kami berharap bupati tidak mudah percaya begitu saja terhadap setiap persoalan apapun, utamanya yang disampaikan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jajarannya. Ingatlah, bisa saja ada pihak-pihak yang sengaja menjerumuskan Saudara Bupati, membuat regulasi yang bertentangan dengan azas moralitas dan kepantasan,” kata Ghofir, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna, di gedung parlemen, Selasa (31/8/2021).

Sebagaimana diberitakan, Bupati Hendy Siswanto mengembalikan honor pemakaman pasien Covid sebesar Rp 70,5 juta ke kas daerah. Ia memintaa maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berterima kasih terhadap semua kritik, serta mengevaluasi semua surat keputusan dan peraturan bupati agar memenuhi aspek kepantasan.

Fraksi GIB yakin, bupati tetap mempunyai komitmen, menanamkan rasa krisis, agar tidak melukai hati rakyat. “Sehingga akhirnya dengan sigap memerintahkan pejabatnya mengembalikan honorarium (yang diterimanya) itu ke kas daerah, tanpa ada kerugian keuangan negara,” kata Ghofir.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya mengingatkan Hendy agar masalah honor pemakaman korban covid-19 dijadikan alasan kuat untuk mengevaluasi total regulasi maupun para pembantunya di lingkungan Pemkab Jember.

“Bisa saja legalitas hukumnya benar, tapi jika itu melanggar asas kepatutan dan kepantasan, hendaknya bupati mengambil tindakan tegas. Wes wayahe mbenahi Jember, wes wayahe Bupati tidak keblinger,” kata Ghofir.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi mengingatkan bupati agar memegang betul kendali atas personel sekretaris daerah, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kalau itu tidak bisa dipegang baik., tunggulah kehancurannya,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar