Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Fraksi Gerindra: Kemiskinan Bukan Tanggung Jawab Khofifah Saja

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Mufa) mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim yang sudah on the track di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa.

“Kami juga mengapresiasi opini WTP dari BPK RI ke Pemprov Jatim atas laporan keuangan tahun anggaran 2021,” tegas Gus Mufa kepada beritajatim.com, Rabu (25/5/2022) malam.

Sementara itu, terkait catatan BPK soal kemiskinan, dia menegaskan harus dikerjakan bareng dan bukan hanya tanggung jawab Pemprov Jatim. Sebab, kemiskinan di Jatim banyak ditemui di wilayah pedesaan dan perkebunan, di mana mayoritas pemilik lahan perkebunan di Jatim ialah BUMN.

“BPK juga memberi catatan soal kemiskinan. Ini masukan berharga untuk pengambilan kebijakan APBD ke depan. Kemiskinan di Jatim bukan sepenuhnya tanggung jawab Jatim. Kemiskinan itu mayoritas di desa, di pinggir perkebunan. Pemilik lahan terluas perkebunan di Jatim itu BUMN, dan kemiskinan ada di sekitar lahan BUMN,” tukasnya.

Menurut politisi yang juga masuk bursa Cawagub Jatim ini, pengentasan kemiskinan di Jatim perlu sinergitas dan campur tangan pemerintah pusat, khususnya melalui BUMN. Tidak hanya dibebankan kepada gubernur saja.

“Keberadaan BUMN itu bisa memberi dampak positif ke masyarakat. Namun, kenyataan justru banyak kemiskinan di wilayah BUMN, terutama di sektor kehutanan dan perkebunan. Maka setelah sekian lama Pemprov memberi kebijakan kemiskinan, dan angkanya masih melebihi nasional, jadi ini harus ada sinergitas pemerintah pusat melalui BUMN,” tutur Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini.

“Dengan melibatkan BUMN ini, supaya kekuatan untuk pengentasan kemiskinan ini bisa tepat sasaran dan sesuai dengan pemetaan yang mana menjadi kewenangan pusat dan mana kewenangan provinsi,” pungkasnya. [tok/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar