Politik Pemerintahan

Fraksi Demokrat Pamekasan Berencana Ajukan Raperda Pesantren

Pamekasan (beritajatim.com) – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berencana mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren pasca diresmikannya Undang-Undang (UU) tentang Pesantren, Selasa (24/9/2019) lalu.

Rencana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengawalan penuh terhadap pesantren, khususnya di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. “Kami sudah menganalisis terbentuknya Perda Pesantren di Pamekasan, rencananya akan kami usulkan ke Badan Pembentukan Perda (sebelumnya Balegda),” kata Ketua Fraksi Demokrat Pamekasan, Ismail, Selasa (5/11/2019).

“Aturan (Raperda) ini merupakan turunan dari undang-undang di atasnya, sehingga Pemkab Pamekasan bisa merealisasikan dengan tepat dan memuaskan. Apalagi dalam undang-undang pesantren sudah dijelaskan secara detail, salah satunya pemkab harus memberikan bantuan. Baik berupa dana, sarana prasarana, teknologi maupun pelatihan keterampilan,” ungkapnya.

Selain itu, rencana tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya membantu pemkab setempat dalam merealisasikan undang-undang tentang pesantren. Apalagi kabupaten Pamekasan, juga menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur dengan jumlah pesantren terbanyak.

“Mudah-mudahan hal ini bisa segera terwujud, tentunya sesuai dengan data pesantren yang ada di kabupaten Pamekasan sangat banyak. Sehingga pemkab sangat perlu ambil bagian dalam merealisasikan program ini,” sambung politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Pamekasan.

Namun demikian, Ismail juga berharap agar keberadaan regulasi tersebut tidak menjadikan pesantren selalu tergantung pada negara. “Keberadaan undang-undang pesantren ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memajukan pesantren,” tegasnya.

“Dari itu, dengan adanya undang-undang ini kalangan pesantren kami harapkan bisa lebih maju dalam mengelola pesantren. Hadirnya negara melalui undang-undang ini sebagai guide lines bagi pengelolaan pesantren, tentunya dengan harapan undang-undang ini menjadi salah satu instrumen untuk mencapai pesantren yang maju dan lebih baik,” pungkasnya. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar