Politik Pemerintahan

Foto Petahana di Ambulans dari Kacamata Doktor Ilmu Komunikasi Unej

Doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, Muhammad Iqbal

Jember (beritajatim.com) – Selama beberapa hari belakangan, sejak Bupati Faida dinyatakan cuti karena mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masalah fotonya yang tertempel di sejumlah fasilitas pemerintah menjadi sorotan publik.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menyurati Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief agar mencopot semua foto Faida dari fasilitas pemerintah, termasuk mobil ambulans desa. Desakan serupa juga muncul dari Panitia Khusus Pilkada DPRD Jember.

Doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, Muhammad Iqbal, mengatakan, seluruh gambar, foto, atau simbol yang masih menampilkan diri petahana secara etis seharusnya sudah tidak boleh ada dan masif beredar di arena komunikasi publik. Ia melihatnya ada pelanggaran etika komunikasi.

“Secara nilai demokrasi, jika masih muncul, hak publik tentu dirugikan karena bisa menerima informasi atau salah persepsi yang menganggap petahana masih menjabat, padahal sudah cuti melepas mandat,” kata Iqbal, Jumat (2/10/2020).

Selain itu, lanjut Iqbal, demokrasi pilkada menjadi tidak otonom dan tidak berimbang. “Ini lantaran ada kekuasaan yang sedang memanfaatkan berbagai fasilitas kekuasaan, meski misalnya sebatas simbol,” katanya.

Iqbal membenarkan, jika demokrasi memberikan ruang terbuka bagi siapa saja untuk mengekspresikan diri atau mengejar kemenangan seperti dalam kontestasi pilkada. “Tapi sistem demokrasi dan komunikasi politik sangat menuntut para kontestan agar tahu diri dan mematuhi etika komunikasi,” katanya.

Iqbal meminjam pemikiran dari pakar etika komunikasi publik Belgia, Boris Libois. “Kebebasan berkomunikasi saling terkait dengan otonomi demokrasi. Artinya, prinsip-prinsip demokrasi, antara lain kesetaraan berkontestasi dan terjaminnya hak publik memperoleh informasi yang memadai tentang diri para calon dalam pilkada, hanya bisa otonom berlangsung jika etika berkomunikasi publik maupun politik dihormati dan dipatuhi,” katanya.

Boris Libois mengembangkan tiga aspek etika komunikasi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi komunikasi. “Pertama, perilaku aktor komunikasi merupakan bagian dari aksi komunikasi. Di dalamnya ada etika yang harus ditujukan untuk beritikad yang baik dan penuh tanggung jawab,” kata Iqbal.

“Kedua, norma etika komunikasi harus sudah menjadi hukum atau peraturan yang menjadi sarana untuk mengontrol manakala terjadi pelanggaran aksi komunikasi,” tambah Iqbal.

Ketiga, lanjut Iqbal, aspek tujuan terkait dengan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam konteks ini adalah hak publik memperoleh informasi yang benar. “Ketiga aspek tersebut seharusnya dijunjung tinggi penuh komitmen terutama oleh para kontestan dalam pilkada,” katanya.

Foto atau gambar petahana pada fasilitas negara seperti ambulans desa punya dua dampak, yakni bisa efektif, namun juga buisa kontraproduktif. “Ia bisa efektif karena potensial memiliki daya merawat short social memories dari warga Jember. Namun justru juga potensial menjadi bumerang karena membangkitkan kembali sinisme pada kualitas kepemimpinan petahana selama dia (Bupati Faida) memimpin,” kata Iqbal.

“Sebaliknya, jika petahana sangat menjunjung tinggi etika komunikasi politik ketika masa cutinya, bisa jauh lebih efektif menjaga relasi positif dengan warga dan mendongkrak modal elektoralnya. Misalnya, ketika masa cuti dimulai, petahana membangun komunikasi publik dengan mengumumkan dirinya saat ini sudah ambil cuti,” kata Iqbal.

Dengan posisi cuti, lanjut Iqbal, seluruh foto atau simbol petahana pada semua fasilitas negara seperti website, media luar ruang, ambulans, dan apapun itu, secara tegas akan dihapus atau ditiadakan demi menjaga kontestasi pilkada yang elegan. “Apabila hal semacam itu dilakukan oleh petahana, saya yakin malah terbangun modal sosial, trust atau kepercayaan bahwa petahana konsisten dengan prinsip etika komunikasi tegak lurusnya,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar