Pamekasan (beritajatim.com) – Forum Ulama dan Habaib Pamekasan, meminta penyelenggara pemilu agar bersikap netral pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar serentak 17 April 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan saat beraudiensi ke Kantor KPU Pamekasan, di Jl Brawijaya, serta Kantor Bawaslu Pamekasan, di Jl Segara, Senin (18/3/2019) kemarin. Terlebih pasca beredar kabar jika penyelenggara pemilu tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon tertentu.
“Maksud dan tujuan kami mendatangi KPU dan Bawaslu Pamekasan, tidak lain hanya memberikan peringatan atau warning agar mereka betul-betul bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu,” kata perwakilan Forum Ulama dan Habaib Pamekasan, KH Fudholi Muhammad Ruhan.
Selain itu, pihaknya juga berupaya memastikan informasi keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses politik praktis. “Kami melakukan audiensi untuk membuktikan apakah informasi itu benar atau tidak, jika benar kami minta KPU maupun Bawaslu agar segera membenahi. Kalau tidak benar kami patut mengapresiasi,” ungkapnya.
“KPU harus menyelenggarakan pemilu yang tertib, aman, jujur dan adil. KPU melayani keluhan dari semua peserta pemilu, ulama dan tokoh Masyarakat. Termasuk juga Bawaslu, mereka harus benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.
Dari itu pihaknya meminta agar penyelenggara pemilu, agar tetap komitmen menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. “Karena bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama atas ketidak netralan KPU maupun Bawaslu, maka kami tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Sementara Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah menegaskan sikap netral merupakan harga mati bagi instansi yang dipimpinnya. “Kami pastikan tidak ada istilah berpihak bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, buktinya sampai saat ini tidak satupun dari pelaksana pemilu khususnya di Pamekasan yang tidak netral,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi yang menyampaikan pihaknya sudah bekerja maksimal mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan pemilu, khususnya keterlibatan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon tertentu.
“Jadi sebelum audiensi ini, kami sudah menggelar sosialisasi dengan mengundang para aparat desa, camat se Pamekasan, termasuk juga para ASN. Sebab jika tidak bersikap netral, konsekuensinya pidana,” kata Abdullah Saidi.
Bahkan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan atau menemukan ASN yang terlibat dalam politik praktis. “Untuk sementara di Pamekasan belum kami dapatkan kabar seperti yang disampaikan Forum Ulama dan Habaib, jadi saat ini hanya isu saja dan belum ada bukti konkrit,” pungkasnya. [pin/but]
Komentar