Politik Pemerintahan

Forkopimda Tak Pernah Libatkan Ketua DPRD Jember

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Lazimnya, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di sebuah daerah, terdiri atas kepala daerah, ketua DPRD, kepala kepolisian resor, komandan TNI distrik militer, kepala kejaksaan negeri, dan ketua pengadilan negeri. Namun di Jember, beberapa kali kegiatan, Ketua DPRD Itqon Syauqi sama sekali tak terlibat.

Dalam video klip anjuran untuk tak mudik, semua anggota forkopimda tampil untuk nyanyi bersama. hanya Itqon yang tak tampak. Saat rapat pembahasan salat Idul Fitri di Pendapa Wahyawibawagraha, lagi-lagi tak ada satu pun perwakilan parlemen. Surat imbauan untuk salat Id di rumah yang ditujukan kepada masyarakat ditandatangani semua anggota forkopimda dan ketua organisasi kemasyarakatan, kecuali Itqon.

Begitu juga dalam rapat pembahasan penutupan pasar tradisional dan mall pada 23-29 Mei 2020. Lagi-lagi Itqon tak ada. Terakhir dalam rapat pembahasan penataan pasar tradisional, DPRD Jember lagi-lagi tak dilibatkan.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Hal ini sempat disinggung legislator Partai Amanat Nasional Nyoman Aribowo di hadapan dua anggota forkopimda, Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono dan Komandan TNI Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Infantri La Ode Nurdin, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Jumat (30/5/2020).

Nyoman menyatakan, penanganan Covid-19 perlu kebersamaan. “Yang disebut pemerintahan daerah adalah paket, bupati dan DPRD. Jadi kami bermitra dengan organisasi perangkat daerah untuk membantu bupati dalam rangka menjalankan semua kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

“Panjenengan tahu, mana ada DPRD dilibatkan? Bahkan di forkopimda, Ketua DPRD sering tak dilibatkan. Padahal, kami wakil masyarakat dan punya konstituen, serta memegang undang-undang. Tidak bisa kita tidak melibatkan pihak yang justru mewakili masyarakat,” kata Nyoman kepada Aris dan La Ode.

“Masyarakat kalau ada masalah datang ke kami. Terus terang, kalau sumbangan ke masyarakat, kami pakai dana pribadi bukan APBD. Jadi tolong forkopimda diaktifkan semua, tolong DPRD dilibatkan,” kata Nyoman.

Dimintai konfirmasi terpisah sebelumnya, Itqon membenarkan jika tak pernah dilibatkan dalam agenda kegiatan forkopimda. “Praktis sudah tidak ada (keterlibatan) DPRD, kecuai foto-foto yang dipampang (di baliho),” katanya.

Itqon mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi soal rapat dengan forkopimda. “Ini memang sedang kami pikirkan, jika ada keluhan, bagaimana tindaklanjutnya,” katanya.

“Faktanya DPRD ini lembaga perwakilan rakyat. Kalau rakyat menjerit, menjeritnya ke DPRD. Alhamdulillah, kami tidak menutup mata, tidak berpangku tangan, siap menindaklanjuti apapun aspirasi masyarakat. Yang penting untuk kemaslahatan rakyat Jember, kami siap tindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Itqon.

Menanggapi itu, Aris dengan bersemangat mengajak pimpinan DPRD Jember untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan forkopimda. Salah satunya dalam program pembentukan kampung tangguh. “Harapan kami, semua ikut membantu,” katanya. [wir/ted]¬†

Apa Reaksi Anda?

Komentar