Politik Pemerintahan

Fokus Bawaslu Malang di Pilkada 2020, Kades dan ASN Harus Netral

Malang (beritajatim.com) – Bawaslu Kabupaten Malang bakal bersikap tegas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui tak netral selama proses Pilkada 2020 nantinya.

Selain ASN, Bawaslu juga akan fokus untuk memelototi peran Kepala Desa di Kabupaten Malang. Pasalnya, Kades juga diwajibkan bersikap netral.

“Ada keputusan sanksi yang ditandatangani oleh Kementerian. Termasuk KPU, Bawaslu, Menpan RB dan Mendagri dan ada sanksi. Netralitas ini akan jadi fokus. Karena ASN mampu mempengaruhi dan dipengaruhi siapa saja,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi, Senin (28/9/2020).

Selain itu, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan agar tidak ada keterlibatan ASN dalam Pilkada. Terutama untuk mencegah adanya upaya pemobilisasian tertentu untuk mengarahkan kepada salah satu pihak calon Bupati dan Wakil Bupati Malang. “Tindakan kita untuk mencegah itu, supaya proses pemilu sesuai dengan harapan kita semua. Tidak ada unsur apapun terkait siapa yang memobilisasi siapa nantinya,” beber Wahyudi.

Sanksinya, lanjut Wahyudi, akan dikaji oleh Bawaslu terlebih dahulu. Sebab penindakan dan penanganan pelanggaran, berada pada ranah Bawaslu. Hal itu juga berlaku kepada Kepala Desa. “Juga termasuk kepala desa, meskipun bukan ASN tapi mereka juga pejabat pemerintah. Ada secara spesifik aturannya, itu di UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” pungkasnya. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar