Politik Pemerintahan

FKPPI Dorong Koalisi PDIP-Gerindra-Golkar di Pilwali Surabaya

foto/ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Jawa Timur akan berperan aktif dan ikut memarnai dinamika Pilkada Serentak 2020 di Jatim untuk mendorong terciptanya politik kebangsaan. Dalam kaitan ini, FKPPI Jatim telah membentuk deks Pilkada.

Wakil Ketua PD XIII FKPPI Jatim Agus Ronald Mangunsong mengatakan, pembentukan deks Pilkada ini merupakan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus. FGD ini juga yang akan terus di lakukan secara mendalam dan dimasukkan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) FKPPI ke-41 yang jatuh pada 12 September 2019.

Agus Ronald yang juga sebagai Ketua Panitia HUT FKPPI ke-41 ini menyebut, dalam rangka memperingatai HUT FKPPI ke-41 tersebut, Keluarga Besar (KB) FKPPI Jawa Timur telah mencanangkan suatu rangkain kegiatan, diantaranya melakukan kajian dan diskusi kelompok terfokus (FGD), seminar kebangsaan, Training of Trainer (ToT) Bela Negara, Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), bakti sosial, dan pembentukan sekaligus pelantikan pengurus tiga organisasi sayap FKPPI.

Tiga organisasi sayap terserbut dintaranya, Generasi Muda (GM) FKPPI Jawa Timur, Himpunan Pengusaha dan Wirausaha Indonesia (HIPWI) FKPPI Jatim, Wanita (WI) FKPPI Jatim, dan Badan Bela Negara FKKPPI Jawa Timur.

“Jadi dari rangkaian kegiatan tersebut, KB FKPPI Jawa Timur telah melakukan kajian dan FGD terkait sikap dan pandangan FKPPI Jatim terhadap pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2020,” terangnya.

Menurutnya, secara lebih khusus, kajian dan FGD akan dilakukan KB FKPPI Jatim secara berseri untuk masing-masing kabupaten/kota yang akan dilaksanakan Pilkada.

“Dari hasil kajian dan FGD yang telah dilakukan telah disepakati bahwa KB FKPPI Jatim akan melakukan peran aktif dan ikut mewarnai dinamika pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur dengan membentuk desk Pilkada tersebut. Kajian dan FGD yang telah dilakukan sebelumnya lebih difokuskan pada Pilkada Kota Surabaya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jatim, Tony Hartono menyampaikan, untuk mewujudkan pandangan-pandangan terhadap Pilkada Kota Surabaya tersebut, KB FKPPI di Jawa Timur akan melakukan upaya untuk terbentuknya ‘Koalisi Tiga’ dalam proses pencalonan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Surabaya 2021-2026.

‘Koalisi Tiga’ yang dimaksud adalah koalisi tiga partai politik, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Di Pileg 2019 untuk DPRD Surabaya, PDIP meraih 15 kursi sedangkan Gerindra dan Golkar sama-sama mengantongi 5 kursi.

“Ketiga kekuatan politik ini memiliki ketersediaan kader-kader yang dianggap memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan untuk mewujudkan adanya rekonsialiasi politi, melanjutkan dan memperkuat stabilitas keamanan dan politik kebangsaan, serta kemampuam umtuk melanjtkan keberhasilan dan arah kebijakan wali kota saat ini,” jelas Sekretaris Panitia HUT FKPPI ke-41 ini.

Dari hasil kajian dan FGD, sejumlah figur calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya yang mendapat perhatian khusus dari KB FKPPI Jatim adalah Adies Kadir, Hesti Armiwulan (Partai Golkar), Bambang Haryo Soekartono, BF Sutadi (Partai Gerindara) dan Wisnu Sakti Buana, Diah Katarina (PDI Perjuangan).

Berikut figur cawali dan cawawali Surabaya hasil kajian dan FGD deks Pilkada FKPPI:

1. Dyah Katarina
Sebagai istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, Dyah Katarin dinilai memiliki pengalamandalam perumusan kebijakan publik maupun dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Kota Surabaya pada saat itu. Misalnya, masalah-masalah kemiskinan, banjir, tata-kota dan lain sebagainya.

Dyah Katarina yang dikanal perduli pada isu-isu pendidikan diharapkan dapat lebih memajukan pendidikan Kota Surabaya ke depan.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan-kebijakan wali kota Surabaya saat ini adalah merupakan kelanjutan dari visi-misi dan arah kebijakan dari Bambang DH. Dalam kaitan ini, Dyah tentu lebih mudah untuk melaksanakan kesinambungan visi-misi dan arah kebijakan wali kota saat ini.

2. Bambang Haryo Soekartono
Latar belakang sebagai pengusaha merupakan suatu nilai lebih bagi Bambang Haryo untuk lebih memajukan Kota Surabaya.

Kota Surabaya yang saat ini telah berkembang dan bergerak menjadi kota industri di bidang jasa juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim lewat pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Hal ini akan menjadi tantangan besar yang cocok Bambang Haryo berlatar belakang pengusaha khususnya yang concern di bidang kemaritiman, perhotelan dan pariwisata.

Jika Surabaya bisa dikembangkan menjadi kota maritim maka hal ini juga akan berkontribusi besar untuk menjadikan surabaya sebagai destinasi wisata

Hal tersebut menjadi modal utama bagi Bambang Haryo untuk melanjutkan pembangunan industri dan jasa yang telah dikembangkan oleh walikota saat ini dalam 10 tahun terakhir.

Pengalaman Bambang Haryo sebagai politisi Partai Gerindra dan anggota DPR RI juga akan sangat membantu untuk menjaga dan memperkuat stabilitas dan politik kebangsaan di Surabaya.

3. Adies Kadir
Sebagai politisi Partai Golkar dan Anggota DPR RI, Adis Kadir telah memiliki banyak pengalaman dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Disamping itu, latar belakang dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Adies Kadir akan sangat membantu untuk menata birokrasi dan kebijakan-kebijakan publik di Surabaya.

Pengalamannya dalam politik kebangsaan melalui aktivitasnya di organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan akan menjadi dasar yang kuat untuk memperkokoh stabilitas politik dan politik kebangsaan di Surabaya.

Disamping itu Adies Kadir memiliki kemampuan lobying yang sangat baik sehingga sangat bermanfaat untuk mondorong investasi di Surabaya. Pengalamannya mencalonkan diri sebagai wakil wali kota di Pilkada Surabaya 2010 membuatnya sangat akrab dengan warga Surabaya.

4. BF Sutadi
Pengalaman sebagai birokrat dan politisi Partai Gerindra serta anggota DPRD Surabaya telah menjadikan BF Sutadi memiliki kapasitas untuk memimpin Surabaya. Kemampuannya menata birokrasi akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Surabaya.

5. Hesti Armiwulan
Selain sebagai dosen fakultas hukum
di Universitas Surabaya (Ubaya), Hesti yang bergelar doktor ini juga seorang aktivis perempuan dan anggota Komnas HAM.

6. Wisnu Sakti Buana
Wisnu Sakti Buana saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Politisi PDI Perjuangan ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya. [ifw/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar