Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Menyoal Rekrutmen PPPK 2021

FHSNK Soroti Insentif dan Formasi Guru di Lamongan

FHSNK Lamongan saat mendatangi gedung DPRD Lamongan untuk hearing dan menyampaikan tuntutannya

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah telah mengumumkan sebanyak 173.329 dari 322.665 guru honorer yang lulus seleksi tahap pertama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021.

Sehubungan dengan hal itu, Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan menyoroti polemik dan kondisi terakhir rekrutmen PPPK di Kabupaten Lamongan, serta mengajukan hearing (dengar pendapat) dengan DPRD setempat.

Turut hadir dalam hearing ini di antaranya perwakilan FHSNK, Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Lamongan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan, serta Dinas Keuangan dan Aset Daerah Lamongan.

Dalam kesempatan ini, Ketua FHSNK Lamongan Syukron Ma’mun meminta Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, melalui DPRD Lamongan, agar menyampaikan surat resmi kepada Panselnas PPPK 2021 terkait persoalan rekrutmen tersebut.

“Kami meminta honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 tahap 1 (P1, P2, dan P3) diberikan formasi tambahan dan langsung ditempatkan pada Sekolah Induk tempat asal mereka mengajar, lalu honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 tahap 1 tidak lagi mengikuti tahap 2,” ungkap Syukron saat diwawancarai, Kamis (14/10/2021).

Selain itu, Syukron berkata, FHSNK Lamongan meminta afirmasi tambahan untuk honorer sesuai masa kerjanya, mengklasifikasikan terkait passing grade murni, afirmasi, dan usia kurang dari 35 tahun. Sekaligus memprioritaskan peserta rekrutmen tahap 2 untuk honorer sekolah negeri, menangguhkan peserta dari sekolah swasta, dan pengadaan formasi guru PTT (pegawai tidak tetap).

“Kami kecewa karena di Lamongan hanya ada 500-an formasi. Seharusnya Dinas Pendidikan mengecek dan turun langsung ke lapangan, agar mengetahui realitanya seperti apa. Di kabupaten tetangga saja formasinya lebih banyak. Seharusnya di Lamongan ini ya bisa ribuan,” tutur guru SD berusia 46 tahun tersebut.

Tak cukup itu, FHSNK bahkan meminta kenaikan insentif pada APBD 2022 sebesar Rp 500 ribu per bulan dengan pengaturan kualifikasi sesuai masa kerja secara adil. Juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Lamongan untuk menghentikan masuknya honorer baru.

“Syarat rekrutmen PPPK ini dimudahkan Dapodik (Data pokok pendidikan), namun banyak kepala sekolah yang cenderung tidak fair dengan memasukkan GTT baru seenaknya sendiri dan memanipulasi dokumen pengabdian. Sehingga rentan jadi rival bagi guru-guru yang mengabdi lama. Belum lagi masalah guru PNS yang hingga kini masih mendapatkan insentif. Seharusnya dinas paham ini,” tegas Syukron.

Sebagai informasi, dalam hearing ini ada 411 guru yang mengajar di tingkat SD dan SMP yang tergabung dalam FHSNK. Mereka berduyun-duyun mendatangi Gedung DPRD Lamongan pada pukul 11.00 WIB. Jika permintaan dan tuntutan ini tidak segera dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demo dengan massa yang lebih banyak dan mogok mengajar.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi atas masuknya informasi yang ada. Ia juga mengaku akan membuat formulasi mengenai kesejahteraan dari para guru GTT di Kabupaten Lamongan.

“Berhubungan dengan kesejahteraan GTT, Insya Allah kita akan segera buat formulasi sesuai saran dari bapak komisi D, baik yang bentuknya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kita juga merencanakan formasi, sehingga tambahan-tambahan itu tidak akan meleset dari formasi yang sudah kita formasikan. Tadi juga ada laporan mengenai sekolah yang sampai sekarang belum ada PNS-nya, ini kan fatal,” terang Munif.

Lebih lanjut, mengenai adanya kabar tentang kepala sekolah yang sengaja memalsukan data pengabdian guru honorernya, Munif akan segera melakukan evaluasi dan mendalami laporan ini.

“Ya, makanya informasi yang masuk ini menjadi evaluasi, sehingga bisa menjadi pijakan kita. Nanti juga akan kita klarifikasi terkait benar atau tidaknya ada yang seperti itu (manipulasi), lalu juga benar atau tidaknya tentang PNS yang masih dapat insentif, ini kan masih sepihak informasinya. Kita akan evaluasi sejauh mana informasi yang masuk beserta bukti temuannya,” tandasnya. [riq/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar