Politik Pemerintahan

Fandi Utomo: Lahan Surat Ijo Bisa Diberikan untuk Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) –┬áDi Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Fandi Utomo didatangi oleh pendukungnya dari Kecamatan Wonokromo. Pria paruh baya bernama Ahmad itu mengadukan nasib rumahnya yang masih berstatus surat ijo.

Ahmad mengadu saat konsolidasi dan dialog bersama pendukung yang dilakukan oleh Caleg DPR RI asal PKB untuk Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo dengan nomor urut 3 tersebut, Rabu (23/1/2019).

Merespon aduan itu, mantan Wakil Ketua Komisi II itu menegaskan jika harusnya lahan berstatus surat ijo sangat dimungkinkan untuk diberikan kepada si pemilik.

“Beberapa tahun yang lalu saya ikut memperjuangkan status lahan surat ijo ini. Hingga pada akhirnya Kepala BPN RI mengeluarkan keputusan untuk surat ijo dengan luasan 200 meter dapat diserahkan kepada masyarakat,” ujar Fandi Utomo.

Hanya saja, keputusan itu pada akhirnya tumpang tindih dengan kebijakan Pemkot Surabaya. “Pemkot malah mengeluarkan Perda agar pemilik surat ijo menebus lahan itu sesuai dengan PBB yang berlaku,” beber pria yang akrab disapa FU ini.

Menurut mantan dosen ITS itu, sikap Pemkot Surabaya sangat berpotensi menimbulkan masalah hukum. “Perda seperti itu bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Agraria itu kewenangannya ada di tangan Pemerintah Pusat,” pungkas Fandi Utomo. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar