Politik Pemerintahan

Debat Publik Putaran I Pilkada Jember 2020

Faida Bantah Jember Kehilangan Kuota CPNS

Jember (beritajatim.com) – Calon bupati petahana Faida membantah jika Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kehilangan kuota pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ia memastikan kuota CPNS tidak berkurang.

“Kalau sebelumnya ada 764 (lowongan) yang kita ajukan, dijumlah kuota pada 2021 tanpa terkurangi menjadi 3.131 (lowongan), untuk CPNS 729 (lowongan) dan untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 2.402 dan untuk guru saya mengkhususkan untuk jalur honorer,” kata Faida, dalam pernyataan penutup debat publik putaran pertama pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/11/2020) malam.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief dalam prosesi pengembalian jabatan ratusan aparatur sipil negara, Jumat (13/11/2020) sore, mengatakan, tidak segera dilaksanakannya rekomendasi Menteru Dalam Negeri soal pembenahan birokrasi memunculkan sejumlah dampak.

“Ini juga terkait dengan kuota pengadaan calon pegawai negeri sipil yang sudah kita alami pada 2019 dan 2020. Persoalan ini juga terkait pengembangan karir para ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Kecamatan Silo ini.

Sebagaimana diberitakan, tidak ada rekrutmen CPNS di Jember pada 2019 dan 2020 karena pemkab belum mematuhi tiga rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar