Politik Pemerintahan

Evaluasi Pilkada: Bawaslu Terkendala Kewenangan Semu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Mohammad Amin.

Jember (beritajatim.com) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur Mohammad Amin mengatakan, banyak kelamahan dalam regulasi pemilu, terutama dalam hal kewenangan Bawaslu. Ini yang menyebabkan kinerja Bawaslu tak maksimal.

“Salah satu contoh misalnya, saat terlapor kami panggil, kami undang untuk diklarifikasi sampai tiga kali tidak hadir, kami lepas, karena kewenangan kami tidak bisa menahan seperti polisi. Jadi ini kewenangan-kewenangan semu yang akhirnya kami tidak maksimal melakukan penanganan pelanggaran,” kata Amin, di sela-sela acara “Kader Pengawas Cakap Literasi Digital” di Taman Botani Sukorambi, Kabupaten Jember, Minggu (25/4/2021) sore.

Namun, Bawaslu tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur sudah bekerja maksimal dalam 19 pemilihan kepala daerah tahun lalu. Bahkan, mereka berani menindak pelanggaran calon petahana. “Berdasarkan penanganan pelanggaran yang kami lakukan dengan mengedepankan keadilan, transparansi, ternyata tidak sedikit juga petahana yang kami klarifikasi. Cuma sepertinya dari luar, Bawaslu enggan, tidak bisa menyentuh pelanggaran-pelanggaran petahana,” kata Amin.

Amin mengatakan, calon petahana memang memiliki potensi lebih daripada calon lain dalam pilkada. “Tapi kan pada akhirnya tetap rakyat yang menentukan di Hari-H pemungutan suara,” katanya.

Dalam 19 pilkada di Jatim tahun lalu, tingkat pelanggaran politik uang sangat kecil dan kampanye hitam tak begitu banyak. Namun, Amin mengakui, kontestasi pilkada masih diwarnai dua hal itu. “Kenapa masih sedikit yang kami tindak, karena kami melakukan penindakan sesuai tata aturan yang ada, maka apa yang dilaporkan tanpa cukup bukti dan saksi, walau keberadaannya ada, kami tidak bisa menindak lebih lanjut,” kata Amin.

“Ke depan, ayo dalam aturan perlu ada perbaikan, dan di masyarakat perlu ada penyadaran bahwa penyakit dalam demokrasi seperti politik uang, politik identitas, black campaign dan semacamnya masih merupakan hal yang harus kita hadang agar tak terjadi pada Pemilu 2024,” kata Amin. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar