Politik Pemerintahan

Eri Cahyadi di Antara RT, RW, dan Tokoh Masyarakat

Eri Cahyadi saat silaturahmi dan sharing dengan pengurus PWI Jatim di kantor PWI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jum’at (2/10/2020) petang.

Surabaya (beritajatim.com) – Siapa yang paling berjasa dalam kemajuan dan perkembangan Kota Surabaya di segala bidang? Bukan sekadar birokrat di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, bukan semata-mata kinerja dan policy wali kota dan wakil wali kota, bukan pula lembaga legislatif Kota Surabaya.

Perangkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) adalah garda depan kemajuan dan perkembangan konstruktif Kota Pahlawan ini.

Selain RT dan RW, tokoh masyarakat adalah elite lain yang berkontribusi besar atas kemajuan kota ini. Tokoh masyarakat sebagai elite sosial dan keagamaan, tentunya memiliki klien (massa) yang tunduk dan patuh di bawah pengaruhnya. Relasi yang terbangun antara tokoh masyarakat dengan massanya bisa karena pengaruh persuasif dan dominasi dalam perspektif pendekatan political networking.

“RT, RW, dan tokoh masyarakat itulah pemimpin sejati yang mendorong dan mendukung pembangunan Kota Surabaya selama ini. Karena itu, saya akan memberikan apresiasi kepada mereka sekiranya dipercaya dan terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 nanti,” kata Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya, saat bersilaturahmi ke kantor PWI Jatim akhir pekan lalu.

Dengan kekuatan APBD 2020 mencapai Rp 10,3 triliun dan besaran product domestic regional bruto (PDRB) tahun 2019 sekitar Rp 450 triliun, kota ini memendam potensi sangat besar untuk mempromosikan kesejahteraan rakyatnya. Instrumen terpenting untuk mewujudkan itu adalah improvisasi, inovasi, dan policy prorakyat elite penguasanya.

Data yang ada menyebutkan, di tahun 2019 tingkat warga Surabaya yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 4,5 persen. Tingkat persentase tersebut jika dikonversikan dalam data kuantitatif statistik sekitar 130,2 ribu jiwa. Kelompok sosial ini yang membutuhkan intervensi pemerintah lokal, khususnya  wali kota Surabaya.

Tentu intervensi politik bersifat populis itu membutuhkan komitmen politik kuat, kapasitas anggaran, program aksi bersifat implementatif, dan dukungan politik banyak stakeholder.

“Saya juga konsen mengentas masalah kemiskinan di Surabaya. Angka 4,5 persen itu mesti kita turunkan secara gradual. Kita  lihat nanti dari aspek mana kemiskinan itu mesti kita potong. Misalnya, kita memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak keluarga miskin secara tuntas, insya Allah kemiskinan di satu keluarga itu bisa kita potong dan entas,” kata Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi saat silaturahmi dan sharing dengan pengurus PWI Jatim di kantor PWI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jum’at (2/10/2020) petang.

Lahir di Kota Surabaya, 27 Mei 1977, Eri menyelesaikan studi di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1999. Eri mulai menjadi pegawai negeri sipil pada 2001 dan pertama kali bertugas ditempatkan di Dinas Bangunan Kota Surabaya.

Tentu banyak jurus dan strategi lain yang diterapkan Eri untuk membedah dan menyelesaikan masalah kemiskinan di kota ini. Kapasitas anggaran dan profesionalisme serta kompetensi birokrasi Surabaya mampu melakukan itu semua. Yang ditunggu adalah komitmen dan improvisasi policy dari wali kota.

Tak hanya tentang kemiskinan, problema sosial kemasyarakatan dan ekonomi lain di kota ini yang membutuhkan sentuhan policy wali kota adalah pengangguran. Tingkat besaran penduduk tanpa lapangan kerja di kota ini sekitar 5 persen. Strategi klasik mengatasi problema tersebut adalah pemerintah membuka lapangan kerja sendiri, seperti membentuk BUMD. Tapi, hal tersebut berpeluang kecil dilakukan dalam konteks kekinian, mengingat besarnya aktifitas sosial ekonomi sektor privat di kota ini.

Dengan kapasitas APBD Surabaya tahun 2020 sebesar Rp 10,3 triliun di satu sisi, sementara di sisi lain kapasitas PDRB Surabaya 2019 sekitar Rp 450 triliun, maka itu maknanya sektor ekonomi yang digerakkan masyarakat swasta jauh lebih  besar dibanding pemerintah. “Makanya, untuk mengatasi pengangguran ini pemkot harus bersinergi dengan swasta,” tegas Eri.

Bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara dan strategi yang bisa dilakukan, mengingat Pemkot Surabaya adalah pemegang dan pengatur regulasi ekonomi bisnis di kota ini. Eri menyampaikan gagasan bahwa sekitar 40 persen peluang kerja yang tercipta dari aktifitas bisnis baru di kota ini diberikan kepada warga Surabaya.

Maksudnya tentu warga ber-KTP Surabaya. “Di situ pengusaha harus teken kontrak untuk menjalankan komitmen ini secara konsisten,” tegas Eri yang lama menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya.

Strategi policy ini tak berarti Kota Surabaya menutup diri dan tak mau bersinergi dengan kabupaten dan kota  sekitarnya, seperti Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Pasuruan, dan lainnya.  Kepentingan warga Surabaya mesti diproteksi melalui instrumen policy  pemkot. Ujung-ujungnya policy ini bertujuan mempromosikan kesejahteraan warga Surabaya dan mewujudkan harmoni sosial di kota ini secara keseluruhan.

“Karena itu, saya sangat membutuhkan data faktual dan obyektif tentang pengangguran dari RT dan RW. Berdasar data yang akurat, saya kira memudahkan kita melakukan intervensi. Siapa yang harus diintervensi, bentuk program intervensi yang mesti dilakukan, kapasitas anggaran   yang dibutuhkan, dan banyak faktor lain yang bisa kita formulasikan dengan jelas, tepat, dan akurasi tinggi,” jelas Eri.

Dua sektor lain yang menjadi perhatian Eri adalah kesehatan dan pendidikan. Di dunia kesehatan, policy pemerintah dibutuhkan untuk target group masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tentu kelompok masyarakat ini rentan tak memperoleh layanan fasilitas  yang memadai. “Di sini syarat kejujuran sangat dibutuhkan,” tukasnya.

Kok bisa? Berdasar pengalaman Eri berkarir di birokrasi Pemkot Surabaya, katanya, tak jarang warga itu  menyampaikan fakta tak jujur tentang kondisi sosial ekonomi mereka saat sakit. Tujuannya, mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang memadai secara free (gratis) dan atau mengeluarkan biaya minimal. “Mohon! Jangan lakukan itu. Kasihan warga MBR yang mestinya mendapatkan layanan kesehatan bagus dengan dukungan anggaran pemerintah,” katanya mengingatkan.

Pun demikian di sektor pendidikan. Karena berdasar regulasi yang ada, level pendidikan tingkat menengah atas (SMA/SMK) otoritasnya di Pemerintah Provinsi (Pemprov), maka Pemkot Surabaya tak bisa merencanakan program Bopda dalam konteks ini. Pada 2021, pemkot merencanakan memberikan hibah kepada siswa SMA/SMK di kota ini. Untuk kalangan siswa SMA/SMK dari keluarga MBR, pemkot memberikan beasiswa. “Itu intervensi policy yang bisa kami lakukan,” ungkap Eri.

Saat silaturahmi untuk sharing dengan pengurus PWI Jatim, ada banyak hal yang disampaikan dan didiskusikan secara equal antara Eri dengan para pengurus PWI Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Eri juga mengungkapkan histori politik keterlibatan dia sebagai calon wali kota dalam kontestasi politik Pilkada Kota Surabaya 2020. “Usia pensiun saya masih panjang, kurang 17 tahun. Usia saya sekarang 43 tahun,” jelasnya.

Tentu Wali Kota Tri Rismaharini yang mendorong dan mempersuasi dia secara terus-menerus untuk tampil sebagai calon orang pertama di kota berpenduduk 3 juta jiwa. Eri tak langsung menerima masukan dan dorongan politik tersebut. Ada banyak orang yang dimintai pertimbangan dan input. Di antara banyak orang tersebut, adalah istri dan ibunya dua sosok terpenting yang dimintai pertimbangan, baik secara lahiriah maupun batin.

“Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) menawarkan untuk menjadi calon wali kota supaya bisa meneruskan program membangun Kota Surabaya yang belum selesai.  Jujur saja waktu itu saya menolak, karena masih 18 tahun bisa menikmati sebagai ASN,” ujarnya.

Dorongan dan dukungan dari Rismaharini terus dilakukan dan tak pernah surut. Karena itu, Eri meminta pertimbangan kepada istri dan ibunya. Ternyata jawaban istri dan ibunya sangat mengejutkan. Keduanya ikhlas Eri lepas dari ASN  kendati telah menapaki karir nyaris puncak di birokrasi Pemkot Surabaya.

“Ibu saya mengatakan, kalau hanya mau kehidupan dunia saja, ya lanjutkan jadi pegawai negeri, kan semua sudah pasti karena sudah jelas mendapat gaji tetap dan jabatan enak. Tapi kalau mau dunia dan akhirat, ya mengabdi kepada rakyat dengan niat untuk mengabdi secara ikhlas kepada rakyat, menyejahterakan rakyat dan melakukan program untuk kemaslahatan rakyat.  Restu dan dorongan Umi (Ibu) itulah yang menguatkan tekad menjadi calon wali kota. Walaupun menjadi pegawai negeri sipil itu cita-cita saya sejak kecil untuk meneruskan karir seperti ayah saya,” tegas Eri Cahyadi. [tok/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar