Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Fawait) ini mengungkapkan kemiskinan di Jatim masih banyak dijumpai di wilayah pedesaan, masyarakat di sekitar perkebunan, dan juga di sekitar garis pantai.
“Mereka adalah petani, buruh tani, nelayan, bahkan guru. Kalau di kelompok masyarakat ini belum mendapat sentuhan dari pemerintah, maka kemiskinan tidak akan terurai,” tegas Gus Fawait yang juga Bendahara Gerindra Jatim ini, Selasa (31/1/2023).
Oleh karena itu, Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menyarankan agar Pemprov Jatim fokus untuk mengentas kemiskinan di kelompok masyarakat tersebut. Semisal petani, pemerintah harus memastikan pupuk subsidi bisa dijangkau petani di pedesaan. Kemudian nelayan, pemerintah harus bisa menghadirkan kredit lunak untuk modal kerja para nelayan.
Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur. Data BPS per September 2022 yang baru dirilis pekan lalu menunjukkan ada 4.236.510 warga Jawa Timur yang masuk kategori miskin.
Dia mendorong Pemprov Jatim di bawah komando Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk berani membuat kebijakan pro wong cilik. Di antaranya memberikan perhatian khusus kepada nelayan, petani, dan guru.
“Selama guru, petani, nelayan belum sejahtera, belum mendapat perhatian konkret, maka selama itulah kemiskinan di Jawa Timur akan sulit diselesaikan. Ini bukan hanya tugas Pemprov, tapi juga tugas Pemkab setempat. Kami di DPRD Jatim mendorong Pemprov membuat kebijakan yang sangat pro rakyat,” tukasnya.
Gus Fawait juga berharap agar Pemprov Jatim memberi perhatian khusus kepada para guru. Sebab, masih banyak guru belum mendapat kesejahteraan yang sepadan.
“Guru adalah ujung tombak bangsa kita, mereka mendidik anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa optimal kalau perut mereka kosong, bayangkan masih ada guru dengan penghasilan Rp 100-200 ribu sebulan. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan semangat tinggi, kalau perut mereka kosong,” jelasnya.
Fraksi Gerindra Jatim, lanjut Gus Fawait, juga meminta Pemprov Jatim membuat kebijakan APBD berdasar kajian. Ia menyebut perlunya menggandeng para akademisi.
“Jangan takut melibatkan dunia akademisi. Di Jatim banyak kampus bagus, ada Unair, ITS, Unibraw, UNEJ, jangan ragu melibatkan akademisi, praktisi di dalam mengambil kebijakan berdasar data, peta kemiskinan. Kalau program ini bisa pro rakyat, kami optimistis slogan yang Bu Gubernur gaungkan Optimis Jatim Bangkit bisa terealisasi di tahun terakhir periode jabatan pertama beliau sebagai Gubernur Jatim,” pungkas Bendahara GP Ansor Jatim ini. (tok/kun)
Komentar