Politik Pemerintahan

Enam Raperda Kabupaten Lamongan Akhirnya Disahkan, Berikut Rinciannya

Enam Raperda inisiatif eksekutif dan legislatif Kabupaten Lamongan akhirnya disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Sabtu (31/7/2021)

Lamongan (beritajatim.com) – Setelah melewati berbagai tahapan, pembahasan hingga penyempurnaan, akhirnya 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif eksekutif dan legislatif Kabupaten Lamongan akhirnya disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan itu pada rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan Raperda tahap I, yang dihadiri oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (YES) bersama Wabup Abdul Rouf (BRO), Sabtu (31/7/2021).

Adapun 6 Raperda yang disahkan yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan, Raperda inovasi daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, dan pengentasan kemiskinan, serta enam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam.

Pada kesempatan tersebut, juru bicara pansus I, Ali Mahfudl dari Fraksi PAN mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan pansus I bersama tim Pansus, Pemerintah Daerah menyepakati empat perubahan isi RPJMD 2021-2026. Pertama, target IKU dan IKD dalam BAB V, Tabel V.2, pada sisi pertumbuhan ekonomi diubah, sehingga di tahun 2026 mencapai angka 5,43 persen.

Kemudian, yang kedua adalah arah kebijakan dalam BAB VI ditambah dengan optimalisasi BUMD. Selanjutnya yang ketiga adalah target IKU dan IKD dalam BAB VIII, tabel VIII.2 pada sisi pertumbuhan ekonomi diubah, sehingga ditahun 2026 mencapai angka 5,43 persen. Dan yang terakhir adalah revisi lainnya yang bersifat redaksional.

“Dari hasil pembahasan tersebut kami menyampaikan bahwa proses pembahasan Raperda ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Raperda ini juga telah mengalami penyempurnaan dan memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil. Sehingga, Pansus I sepakat dapat menerima dan menyetujui raperda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dan memohon persetujuan pada rapat paripurna ini untuk ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Ali.

Hal senada juga turut diungkapkan juru bicara Pansus II, Didik Biyanto dari Fraksi Golkar mengenai penyempurnaan pada Raperda inovasi daerah dan Raperda pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. “Beberapa perubahan subtansi yang perlu di sempurnakan pada raperda inovasi ini di antaranya ketentuan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan disempurnakan pada ayat (1) dan ayat selanjutnya menyesuaikan. Sedangkan Raperda pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, pada ketentuan pasal 1 angka 10 disesuaikan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 45 ayat (1),” terangnya.

Lebih jauh, Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam juga disampaikan oleh Abdul Aziz selaku jubir pansus III. Anggota Fraksi Golkar tersebut menjelaskan, ada 10 hasil pembahasan terkait raperda inisiatif legislatif, di antaranya yakni konsiderans mengingat ditambah Peraturan Mendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang strategi standar dasar penyelenggaraan bencana alam dan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a frasa ‘saat bencana’ diubah menjadi ‘saat darurat bencana’. Serta revisi lainnya yang bersifat redaksional.

Sementara itu, laporan pansus IV yang dijurubicarai oleh Matlubur Rifa’ dari Fraksi PAN menyampaikan 7 substansi yang perlu disempurnakan dari Raperda pengentasan kemiskinan inisiatif DPRD dan tidak ada perubahan pada Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan inisiatif Pemkab.

Terakhir, dengan disetujuinya keenam raperda ini, legislatif meminta agar Pemerintah Daerah segera menyampaikannya kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi. Sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. [riq/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar