Politik Pemerintahan

Eksekutif dan Legislatif Belum Sinkron, Paripurna Pembahasan Raperda Gagal

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro gagal menggelar rapat Paripurna pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif di ruang Paripurna setempat.

Rapat Paripurna tersebut gagal dilakukan karena empat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bojonegoro belum ada kesiapan sebelumnya. Gagalnya pembahasan Raperda inisiatif tersebut ditengarai belum adanya titik temu antara eksekutif dengan pihak legislatif.

Selain itu saat Paripurna anggota DPRD yang datang tidak memenuhi kuorum. Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solihin mengungkapkan, rapat terpaksa dijadwalkan ulang karena anggota belum kuorum. “Karena belum kuorum maka rapat dijadwalkan ulang,” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Solihin, Jumat (6/3/2020).

Diungkapkan, setelah rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar kemarin, pihaknya langsung menjadwalkan kembali rapat Pansus yang sempat tertunda. “Insya Allah, rapat Pansus kembali digelar untuk membahas enam raperda,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Sutikno menegaskan, Pengajuan Propemperda di Biro Hukum Pemprop Jawa Timur, ada 23 Raperda. Tapi yang di bahas ditahun 2020 ini ada sembilan Raperda. Tiga Raperda Inisiatif DPRD
dan enam dari Eksekutif.

“Tapi, karena tahapan yang harusnya telah dilalui melalui rapat pansus sejak Senin lalu terkendala, maka Paripurna tidak bisa dilakukan,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, jika selama rapat pansus berlangsung, tidak kuorum. Sehingga, belum ada pembahasan Raperda dengan masing-masing OPD terkait. “Sehingga, pembahsan raperda belum berjalan maksimal,” pungsnya.

Sementara Ketua Pansus III DPRD Bojonegoro Suyuthi mengatakan, memang saat agenda pembahasan raperda di Pansus III anggota yang hadir tidak melebihi kuorum. Sehingga harus dijadwalkan ulang.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pansus ini, menurut dia, karena ada pokok pikiran (pokir) DPRD yang belum sinkron dengan pihak Eksekutif dalam hal ini Pemkab Bojonegoro.

“Saat ini pokir dari DPRD tidak boleh dalam bentuk pembangunan tempak ibadah, tidak seperti sebelumnya. Sekarang pokir hanya bisa untuk pembangunan jalan dan penerangan jalan umum,” ungkapnya.

Untuk diketahui, enam Raperda yang akan dibahas diantaranya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Serta Raperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar