Politik Pemerintahan

Ecoton Somasi Bupati Mojokerto

Ekspedisi Sungai Nusantara di Sungai Marmoyo. [Foto: istimewa]

Mojokerto (Beritajatim.com) – Ekspedisi Sungai Nusantara di Sungai Marmoyo beberapa waktu lalu, ditemukan lebih dari 300 pohon dan tanaman bambu tertutup sampah plastik. Banyaknya sampah di bantaran di sungai dan pohon di sepanjang aliran sungai mulai Desa Japanan di Kecamatan Kemlagi hingga Desa Perning di Kecamatan Jetis membuat ecoton melayangkan somasi kepada Bupati Mojokerto.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, pihaknya melayangkan somasi ke Bupati Mojokerto pada, Kamis (22/72021) kemarin. “Selamat 2 minggu, Ecoton dan para relawan telah melakukan penyusuran sungai di Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto,” ungkapnya, Jumat (23/7/2021).

Fakta yang ditemukan lebih dari 1.000 pohon yang terlilit sampah plastik dan lebih dari 500 timbunan sampah yang tercatat sepanjang perjalanan. Ketidakhadiran pemerintah kabupaten dalam pelayanan sampah mengakibatkan masyarakat sekitar sungai membuang sampah di bantaran sungai.

“Pemerintah daerah telah lalai dalam menjalankan kewajiban pengelolaan sampah seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” katanya.

Prigi menjelaskan, dalam Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan, jika tugas pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dalam (Penanganan Sampah) pasal 17 ayat (4) PP 81/2012 menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

“Bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. Karena lalainya pemerintah daerah terkait sampah, kemarin kami kirim somasi. Somasi tidak hanya kami layangkan ke Bupati Mojokerto, namun juga ke Bupati Sidoarjo,” jelasnya.

Berdasarkan pelanggaran kewajiban-kewajiban tersebut, lanjut Prigi, Ecoton meminta agar pemerintah daerah melakukan peningkatan layanan pengelolaan sampah baik Kabupaten Mojokerto maupun Kabupaten Sidoarjo. Penyediaan sarana pengolahan sampah (tempat sampah dan pengangkutannya).

“Penyediaan TPST 3R di setiap desa, membentuk satgas untuk mengantisipasi warga yang membuang sampah ke sungai, mendorong budaya pemilahan sampah dari rumah. Kami menunggu aksi Bupati Sidoarjo dan Bupati Mojokerto pada somasi yang telah kami berikan, karena kita tembuskan juga Ketua PN Mojokerto maupun Sidoarjo,” jelasnya.

Prigi menambahkan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada aksi apapun yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo dan Bupati Mojokerto, ecoton akan melakukan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing).

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Alfiyah Ernawati mengaku, belum mengetahui somasi yang dilayangkan Ecoton untuk Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati tersebut. “Belum, kami belum tahu soal ini,” tegasnya. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar