Politik Pemerintahan

ECJWO Desak Pemkot Surabaya Jelaskan Kasus Tanah Makam Keputih

Surabaya (beritajatim.com) – Puluhan warga Medokan Semampir Surabaya bersama lembaga anti korupsi ECJWO (East Java Corruption and Judicial Watch Organisation ) Jatim berunjuk rasa di depan gedung balai kota Surabaya, Rabu (13/03/2019).

Mereka menuntut kejelasan tanah kas desa yang ditukar guling dengan Pemkot untuk perluasan makam Keputih.

Ketua ECJWO Jatim, Miko Saleh mengatakan bahwa lembaganya yang menjadi pendamping warga Medokan Semampir menanyakan kepada Pemkot Surabaya kejelasan tanah tersebut.

“Kok bisa status tanah itu, tiba – tiba berganti atasnama seseorang dan sekarang kembali lagi atasnama Pemkot. Apa ini rekayasa? Padahal tanah itu akan dipergunakan untuk makam tapi dimana sekarang makam,” katanya kepada wartawan usai diterima perwakilan Pemkot Surabaya Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), Maria Theresia atau Yayuk.

Padahal, tegas Miko, dulu ada kesepakatan kalau tanah tersebut harus digunakan untuk makam. Namun, hingga sekarang tidak ada kejelasan mengenai peruntukannya.

“Kenapa kami dibohongi. Dikemanakan tanah kami. Kami sadar dan sabar kalau kami ini masyarakat kecil. Kami sudah bersurat kepada Pemkot rapi kenapa tanah kami diabaikan,” ujar Caleg DPRD Jatim Dapil 5 Jember – Lumajang Partai Perindo ini.

Untuk itu, pihaknya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini supaya membersihkan mafia tanah tapi kalau bu Wali Kota Risma tidak membersihkan maka patut dipertanyakan ada apa dengan bu Risma.

“Kami minta Walikota Risma menindak tegas oknum Pemkot yang memainkan perluasan TPU Keputih bisa dihukum seberat- beratnya. Karena telah merampas hak – hak warga Medokan Semampir,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus tersebut terjadi pada 2002 beberapa pertemuan dilangsungkan antara Pemerintah Kota dan warga Medokan Semampir, dalam pembahasan tukar guling tanah ganjaran Medokan Semampir seluas +/- 6,1 Ha, ke kelurahan Keputih. Poin-poin kesepakatan tercapai pada hari minggu 1 november 2002, diantaranya;

1. Warga pemilik tanah ganjaran mendukung keputusan Pemerintah Kota untuk mengganti alih fungsi tanah ganjaran ke fasilitas pemakaman di kelurahan Keputih.

2. Pemerintah Kota menyediakan tanah bersertifikat di kelurahan Keputih seluas +/- 6 Ha.sebagai ganti tanah ganjaran yang dialih fungsikan menjadi pemakaman umum.

3. Pemilik ganjaran mendapat kompensasi Rp. 400 juta . Serta mendapat jatah makam seluas 5000 m2. Sehingga apabila warga yang ber-KTP Medokan Semampir meninggal dunia, tidak perlu membayar retribusi makam.

4. Warga pemilik ganjaran mendapat kompensasi sebesar Rp. 2 juta dari Pemkot Surabaya.

5. Apabila dikemudian hari tidak dijadikan makam umum, maka kesepakatan ini akan ditinjau kembali.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar