Politik Pemerintahan

Dukungan 489 Ribu Pemilih Antarkan Hendy-Firjaun ke Pendapa Jember

Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman [foto: Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com) – Dukungan dari 489.794 suara atau 46,60 persen dari satu juta lebih pemilih mengantarkan pasangan calon bupati Hendy Siswanto dan calon wakil bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman ke Pendapa Wahyawibawagraha.

Rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, di Hotel Luminor, berakhir, Jumat (18/12/2020) dini hari. Hasilnya, selain Hendy-Firjaun, pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto memperoleh 328.729 suara (31,27 persen) dan pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna memperoleh 232.648 suara (22,13 persen).

Sementara itu jumlah pemilih yang memenuhi haknya di tempat pemungutan suara pada Rabu (9/12/2020) adalah 1.068.733 suara. Sebanyak 1.051.171 suara sah dan 17.562 suara tidak sah.

Proses rekapitulasi sempat diwarnai protes saksi dua pasangan calon. Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, keberatan para saksi lebih pada persoalan administratif, yakni terkait dengan data pemilih dan pengguna hak pilih. “Informasi dari teman-teman karena pengisian data dari bawah ada yang sesuai dan kurang sesuai, sehingga proses di kecamatan dilakukan pembenahan,” katanya.

Apakah ada kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU)? “Sejauh yang di rekapitulasi, tak ada (protes) terkait perolehan hasil. Lebih pada data pemilih, penggunaan hak pilih, dan pemilih disabilitas. PSU paling lambat dilakukan dua hari (sejak pemungutan suara), kecuali ada lembaga lain yang menentukan itu, misalkan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Syai’in.

PSU bisa dilakukan jika ada persoalan berat, seperti adanya orang yang menggunakan hak pilih dua kali. “Tapi itu harus jelas titik lokasi kejadiannya di mana. Juga harus ada kajian dari Bawaslu dan panitia pengawas kecamatan. Sejauh itu tidak ditemukan,” kata Syai’in.

Rico Nurfansyah Ali, saksi pasangan calon Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi karena adanya sejumlah persoalan, seperti kekurangan dan kelebihan surat suara dari yang ditentukan peraturan. Selain itu, perbaikan Sirekap (Sistem Rekapitulasi Elekronik) dilakukan setelah pleno tingkat kecamatan dilakukan dan tidak diketahui seluruh saksi.

Candra Ari Fiyanto, saksi pasangan calon Abdus Salam dan Ifan Ariadna, juga menolak menandatangani karena merasa dirugikan. “Seharusnya form Model D Hasil diambil dari amplop bersegel. Dari 31 kecamatan, ternyata amplop tersegel tidak disediakan KPU dan hampir semua saksi kami di TPS tidak diberikan form C kejadian khusus. Ketiga, ada daftar hadir yang tidak sesuai di TPS,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar