Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Dugaan Pungli Atribut Kades di DPMD Gresik, Komisi I Malah Melunak

Gresik (beritajatim.com)– Dugaan pungutan liar (pungli) terkait pembelian atribut kepala desa serentak pada 20 April 2022 lalu ibarat bola salju. Pasalnya, saat hearing kedua yang digelar Komisi I dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kedua lembaga itu, malah melunak.

Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Mohammad Zaifuddin itu, yang semula sangat mengkritisi adanya pungli tersebut saat hearing malah lunak-lunak saja. Bahkan, dengar pendapat atau hearing itu tertutup bagi wartawan dengan alasan ruangan tidak mencukupi.

Rapat tertutup antara Komisi I dengan DPMD Gresik berlangsung dua jam lebih. Dalam rapat itu, juga hadir tiga kepala desa (Kades). Yakni, Kades Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kades Padeg, Kecamatan Cerme, dan Kades Sumari, Kecamatan Duduksampeyan.

Usai rapat hearing, Ketua Komisi I M.Zaifuddin menjelaskan dari hasil pertemuan ini memang ada kesepakatan saat ada tawaran pembelian atribut kades. “Sewaktu kami cecar pertanyaan ini memang ada kemauan dari kades yang dilantik. Dasarnya apa biar seragam. Padahal DPMD tidak diperkenankan mengkordinir pembelian atribut senilai Rp 900 ribu per orang dari 47 kades yang dilantik,” ujarnya, Selasa (17/05/2022).

Atas tindakan itu lanjut dia, Komisi I merekomendasikan agar perkara ini ditindaklanjuti oleh inspektorat. Pasalnya, lembaga ini yang nantinya berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap DPMD Gresik.

“Kami merekomendasikan ke bupati lalu ke Inspektorat Pemkab Gresik agar segera ditindaklanjuti. Sebab, DPMD melakukan pungutan meski tidak dianggarkan di APBD tetap salah,”

Plt DPMD Gresik, Suyono mengatakan, pungutan yang menjadi polemik ini sudah dibicarakan dan sesuai kesepakatan. Sebab, dari 47 kades yang dilantik dan tiga tidak hadir tidak mempersalahkan pungutan Rp 900 ribu untuk pembelian atribut.

“Semua itu permintaan kades dan sudah dibicarakan bersama. Niatan kami cuma membantu kelancaran pelantikan, dan pembelian itu memang tidak ada kuitansinya karena sudah disepakati,” katanya.

Sementara itu, Kades Banyuwangi Siti Maslikah menyatakan terkait uang Rp 900 ribu untuk pembelian atribut pelantikan. Dirinya malah berdalih tidak ada masalah. Sebab, saat rapat semua kades hadir semua kecuali dari Pulau Bawean.

“Saya kira tidak ada masalah meski pertama kali saya dilantik jadi kades karena semua sudah setuju. DPMD Gresik sama saja membantu kami,” ujarnya.

Polemik pungli sebesar Rp 900 ribu terhadap kades yang dilantik serentak sempat menjadi bola panas. Komisi I yang membidangi hukum dan perundangan memanggil DMPD Gresik, karena ada kades yang melaporkan hal ini. Namun, setelah hearing kedua digelar kembali oleh Komisi I. Cuma direkomendasikan ke bupati lalu diteruskan ke inspektorat untuk segera ditindaklanjuti. [dny/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar