Politik Pemerintahan

Dua TPS di Malang Hanya Perlu Lakukan Coblos Ulang Pileg

Malang(beritajatim.com) – Bawaslu Kota Malang bakal merekomendasikan ke KPU Kota Malang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 9 Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang dan TPS 17 Kelurahan Penanggungan, Klojen, Kota Malang.

Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa mengatakan PSU tidak dilakukan untuk Pilpres 2019 namun hanya untuk Pileg 2019 saja. Sebab, kasus di TPS 9, lima warga di luar Malang Raya yang memiliki surat pindah pilih justru diberi surat suara untuk Caleg Provinsi dan Kota.

“Ada 6 yang 1 warga Malang Raya seharusnya gak dapat surat suara Caleg Kota. Tapi kalau yang 5 orang ini bukan warga Malang Raya tapi ikut coblosan Caleg Provinsi dan Kota. Yang diulang cukup Pileg saja,” kata Alim, Jumat, (19/4/2019).

Alim menyebut secara administrasi sudah bisa disebut pelanggaran sehingga layak dilakukan PSU. Di TPS 9 pelanggaran hanya ditemukan untuk proses pencoblosan Pileg saja. Sedangkan Pilpres tidak menjadi masalah.

Sedangkan kasus di TPS 17 Penanggungan, ditemukan seorang warga luar Malang Raya yang menggunakan hak pilihnya tanpa mengurus pindah pilih atau form A5. Warga itu diketahui hanya bermodal KTP elektronik saja.

“Jadi hanya bawa e-KTP seharusnya tidak boleh karena bukan warga kelurahan situ dan tak punya surat pindah pilih. Untuk yang di Klojen ini sedang kita dalami,” papar Alim.

Alim menuturkan, langkah selanjutnya Bawaslu bakal memanggil KPPS, PPS, Panwas kelurahan, dan Panwas kecamatan untuk menjelaskan kronologis secara pasti kekeliruan di TPS 09 dan TPS 17 Penanggungan. Setelah memintai keterangan, Bawaslu bakal melakukan evaluasi.

Setelah melakukan evaluasi, Bawaslu bakal membuat rekomendasi ke KPU Kota Malang. Alim menyebut secara administrasi sudah bisa disebut pelanggaran sehingga layak dilakukan PSU di TPS 9 Bunulrejo. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu harus dilakukan oleh KPU.

“Kami panggil ketua KPPS, PPS, Pengawas kelurahan dan kecamatan untuk menjelaskan kekeliruan ini. Setelah itu kami bakal plenokan dan mengirim rekomendasi ke KPU. Rekomendasi PSU harus dijalankan oleh KPU,” tandasnya. (luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar