Politik Pemerintahan

Dua Desa di Pamekasan Rencana Dimekarkan

Pamekasan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Ach Faisol mencanangkan untuk melakukan pemekaran terhadap dua desa di dua kecamatan berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Kedua desa tersebut masing-masing Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, serta Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan. Kedua desa tersebut dinilai layak dan sangat memungkinkan dilakukan pemekeran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Prinsipnya Desa Blumbungan dan Plakpak, sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan dan dijadikan dua wilayah (desa). Salah satunya tersedianya dana operasional, penghasilan tetap hingga tunjangan bagi perangkat desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kepala DPMD Pamekasan, Ach Faisol, Selasa (12/11/2019).

Tidak kalah penting, aspek geografis dua desa tersebut juga sangat luas. Ditambah dengan jumlah penduduk yang dinilai sangat padat dan banyak. “Desa Blumbungan dan Plakpak, cukup luas dan jumlah penduduknya juga banyak. Sehingga sangat memungkinkan dan memenuhi syarat dimekarkan,” ungkapnya.

“Namun untuk proses pemekaran desa ini membutuhkan waktu, pertama desa persiapan yang statusnya baru bisa dinaikkan dalam jangka waktu hingga tiga tahun. Hal itu berdasar hasil evaluasi dan syarat ketentuan yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Hanya saja, pemekaran tersebut tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat karena terkendala moratorium dari pemerinyah pusat. “Salah satunya dari induk itu minimal berusia lima tahun dari pembentukan sarana prasarana dan pelayanan kepada masyarakat yang tersedia,” jelasnya.

“Bahkan dalam persoalan ini, kami juga tekah mengajak pihak desa untuk melakukan studi banding ke Jember (Jawa Timur). Karena disana sudah melakukan pemekaran desa, termasuk bagaimana persiapan dan lainnya. Apalagi persiapan itu membutuhkan waktu lama,” pungkasnya. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar