Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DTPHPKP Magetan Kelola Rp2,8 M DBHCHT, Hanya untuk Petani Berproposal

Petani tembakau di Desa Bedagung, Panekan, Magetan saat menunjukkan tanamannya yang rusak, Jumat (6/8/2022)

Magetan (beritajatim.com) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikelola Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Magetan sebesar Rp2,8 miliar belum maksimal digunakan untuk petani tembakau.

Pasalnya DBHCHT hanya diberikan bagi kelompok tani yang mengajukan proposal bantuan hibah saja. Padahal tidak semua kelompok tani tembakau yang rata-rata usia lanjut mampu membuat proposal itu. Sekaligus, tak ada informasi langsung ke mereka terkait adanya DBHCHT untuk petani tembakau sehingga mayoritas tak tahu kalau mereka dapat kucuran dana.

Agustin Nurul Komariah Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan DTPHPKP Magetan, DBHCHT yang dikelola dinas tepatnya di bidangnya, digunakan untuk sarana dan prasarana pertanian. Seperti hibah pengadaan transportasi kendaraan roda tiga, sarana pengairan, pelatihan hingga jalan pertanian.

“Hibah bagi petani yang mengusulkan dengan proposal. Kalau petani mengusulkan akan kami verifikasi proposalnya dulu, apabila layak akan kami bantu. Kalau tidak ya tidak kami bantu seperti pada petani di Desa Krajan itu, karena tidak mengusulkan ya kami tidak bisa berikan bantuan,” kata Nurul, Jumat (5/8/2022).

Nurul menerangkan jika hibah itu harus mengajukan proposal sebagai salah satu prosedur. Tahun ini banyak yang mengusulkan salah satunya di Desa Trosono Parang. Petani tembakau desa tersebut mengusulkan pembangunan jalan pertanian. “Tahun ini ada 9 titik jalan produksi dibangun dari duit hibah DBHCHT. Kemudian untuk kegiatan bimtek identifikasi tembakau dengan tanaman sayuran. Kemudian kita juga akan melepas varietas lokal Magetan,” jelasnya.

Untuk tanaman tembakau yang rusak dan mati seperti di Desa Bedagung, Panekan, Magetan, pihaknya hanya bisa mengusahakan untuk obat-obatan. Itu pun harus ada laporan dulu baru bisa diajukan untuk pemberian obat yang dimintakan pada Pemprov Jatim. Tak ada uang kompensasi, apalagi yang diambilkan dari DBHCHT.

“Jika ada laporan obat obatan kami bisa mintakan baper stok ke Provinsi. Untuk uang kompensasi tidak ada. Itu pun untuk obat obatan jika ada laporan,” imbuhnya.

Terakhir Nurul menambahkan jika hibah ada prosedurnya, yang tidak mengajukan tidak mungkin dapat bantuan. Artinya bagi petani yang tidak mengajukan dianggap mampu mandiri atau tidak lagi aktif. [fiq/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar