Politik Pemerintahan

DPRD Tuding Pemkab Sampang Kurang Profesional Susun Anggaran

Rapat Bangar DPRD Sampang beberapa waktu lalu

Sampang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sampang, Alan Kaisan, kembali menyoroti postur anggaran yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sampang. Kali ini, giliran anggaran dalam program pengelolaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berada di Pulau Mandangin.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang itu menemukan kejanggalan anggaran dalam berkas
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 untuk program pengelolaan SWRO di Mandangin. Kejanggalan yang dimaksud terkait anggaran untuk biaya rekening listrik dan petugas keamanan SWRO selama satu tahun yang nilainya mencapai Rp 370 juta. Anggaran tersebut bukan dinilai kurang, melainkan dianggap sebagai pemborosan.

“Tahun depan Pemkab menggarkan Rp 370 juta untuk SWRO, itu tidak logis. Sebab, selama ini SWRO di lokasi tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya, kalau sudah tidak beroperasi ngapain masih dianggarkan. Pemkab jangan main-main dengan anggaran, karena selama ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sampang masih kecil,” terangnya, Sabtu (9/11/2019).

Dia mengungkapkan, selain anggaran pengelolaan SWRO, pihaknya juga banyak menemukan adanya tumpang tindih program kerja yang dijalankan dinas. Salah satunya, program sosialisasi pencegahan dan bahaya narkoba. “BNNK dan Satpol PP sama-sama menggarkan dana untuk program sosialisasi bahaya narkoba. Kami sudah beri masukan agar program itu hanya dijalankan satu dinas,” katanya.

Menurut dia, adanya penganggaran yang tidak jelas di setiap SKPD disebabkan karena data di RKA banyak yang copy paste dari tahun sebelumnya. Sehingga, program hanya bisa dianggarkan tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab untuk lebih profesional dalam menyusun RKA. Agar pengelolaan anggaran bisa lebih tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar