Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya: Surat Edaran Iuran Bernada Rasisme Berpotensi Pidana

Para perwakilan RT yang dipanggil kleh kesatuan Intelkam Polrestabes Surabaya, Selasa (21/1/2020).(tangkap layar/Manik Priyo Prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDIP Surabaya John Thamrun menyayangkan adanya penarikan iuran yang diduga bernuansa rasisme.

“Itu seharusnya tidak terjadi di kota sebesar Surabaya yang sudah bertaraf internasional,” kata John, Selasa (21/1/2019).

Menurut legislator DPRD Surabaya ini, sikap diskriminatif terhadap ‘Pribumi’ dan ‘Non Pribumi’, diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Ancamanya dikatakan John pidana penjara hingga lima tahun.”Saat ini di Indonesia yang ada adalah status WNI dan WNA, jadi sudah tidak ada lagi rasisme,” terang politisi yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini.

Menurut pria yang akrab disapa JT ini, setiap warga negara berhak diperlakukan sama di mata hukum. Termasuk pelayanan pemerintahan di tingkat RW dan RT sekalipun.

Lebih lanjut, JT mendesak agar Penegak Hukum bersikap tegas dalam menangani persoalan tersebut.”Terlepas ada pernyataan bahwa pengakuan ada salah tafsir, perlu penyelidikan. Agar tidak terjadi seperti ini,” pungkas dia.

Diketahui, beredarnya Surat edaran hasil keputusan bersama RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, viral di dunia maya

Pasalnya, dalam surat tersebut diterangkan bahwa setiap warga nonpribumi diwajibkan membayar iuran dua kali lipat jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat.

Salah seorang warga setempat Tulus Warsito (40) mengatakan surat edaran hasil keputusan warga RW 03 Kelurahan Bangkingan itu memang benar. Ia menjelaskan kata ‘nonpribumi’ yang ada di surat edaran bukan berkonotasi rasis. Namun berarti warga pendatang.

“Benar, tapi penjelasannya pribumi adalah warga asli kampung yang lahir dan besar di sana. Nonpribumi warga pendatang maksudnya. Bukan masalah ras, lo,” kata Tulus.

Di sisi lain, dalam unggahan video di Facebook Polrestabes Surabaya, terlihat empat perwakilan RT berdiri dan menyampaikan permintaan maaf.

“Kami ketua RW III atas nama Paparan, Ketua RT 01 a.n Supandi, Ketua RT 02 a.n Parsono, Ketua RT 03 a.n Samsi, Ketua RT 04 a.n Sutris dan ketua RT 05 a.n Jimadi, menyampaikan permjntaan maaf,” kata seorang berpakaian batik dalam video.

Mereka yang melakukan perekaman video permohonan maaf ini menyampaikan bahwa mereka hendak meminta maaf dan mengklarifikasi. Bahwasanya surat keputusan bersama yang beredar tersebut telah mencantumkan kata-kata rasis. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwasanya surat tersebut memuat keputusan yang melanggar UU.

“Maka dari itu kami memohon maaf dan mencabut aturan atas kesepakatan bersama tersebut,” ujar lelaki berpakaian batik coklat ini.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar