Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya Sebut Hasil Assesmen Pejabat Pemkot Tidak Terbuka

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habibah. (Foto/Ade Mas Satrio).

Surabaya (beritajatim.com) – Untuk mengetahui keefektifan dan kesesuaian dengan hasil asesmen yang berlaku, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Camilia Habibah mengaku, pihaknya telah melakukan hearing terkait pejabat baru dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kemarin hari pertama ketika struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tahun 2022 sudah berlaku, komisi A telah melakukan hearing dengan BKD terkait penempatan pejabat baru, apakah sudah efektif sesuai dengan hasil asesmen,” kata Habibah saat dihubungi, Jumat (14/1/2022).

Maksud dilakukannya hearing tersebut lanjut Habibah, pihaknya ingin mengetahui apakah penempatan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan SOTK terbaru. “Apakah hanya variabel asesmen atau ada variabel yang lain,” ucap Habibah.

Ternyata Habibah menyebut sampai saat ini BKD tidak berani membuka hasil asesmen yang ada. Padahal pihaknya hanya ingin melakukan fungsi kontrol atau masukan kepada OPD yang ada agar maksimal dalam melayani masyarakat.

“Misalnya di kelurahan dan kecamatan visinya wali kota itu adalah semua permasalahan selesai di tingkat bawah sehingga masyarakat tidak jauh jauh untuk ke Dinas (terkait), Pemkot mengurus permasalahannya itu,” beber Habibah.

Apabila asesmen yang ditaruh penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Habibah menegaskan nantinya bakal menghambat bukan malah membantu mengoptimalkan tugas di tempat yang baru tersebut.

Maka dari itu, Komisi A DPRD Surabaya menekankan sebagai mitra BKD hasil asesmen harusnya diberikan. “Sehingga kami bisa mengukur, melihat, ini kan juga melakukan pertanggungjawaban publik karena anggaran yang digunakan anggaran publik sehingga tidak ada rasan rasan lagi. Ternyata karena kedekatan itu terpatahkan dengan hasil asesmen yang di sampaikan kepada DPRD,” katanya.

Habibah menjabarkan, di kelurahan dan kecamatan saat ini ada tambahan tiap bulan 20 sampai 30 puluh personel untuk tahapan bawah, dan ini masih bisa dilakukan evaluasi terkait tugas mereka, apakah sudah benar atau tidak.

“Jangan sampai yang diawal mereka ini, misalnya penanggung jawabannya penyapuan jalan, terus di kelurahan sebagai administrasi, ini kan tidak pas. Makanya kami lakukan kordinasi seperti itu,” tandas politisi PKB Surabaya ini.(asg/kun)

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar