Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya Sayangkan 17 Rumah Sakit Tolak Kerjasama dengan Pasien BPJS

Pansus LKPJ dengan sektor kesehatan di Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (6/4/2023).(Foto/Ade Mas Satrio).

Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mengkritik ketidakmampuan Pemerintah Kota dalam membangun kerjasama dengan 17 Rumah Sakit (RS) yang menolak bekerja sama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Pansus LKPJ Baktiono mengatakan bahwa program JKN adalah program pemerintah pusat. Seharusnya, seluruh rumah sakit negeri, swasta, TNI/Polri wajib bekerjasama dengan program JKN atau menerima pasien BPJS atau yang punya kartu Indonesia sehat (KIS).

“Minimal 30 persen rumah sakit menyediakan fasilitas kesehatan yang ada. Maka ini sangat disayangkan kalau Dinkes Surabaya masih belum mampu untuk meyakinkan mereka untuk bekerjasama,” kata Baktiono usai pansus LKPJ di DPRD Surabaya, Rabu (6/4/2022).

Baktiono menegaskan pansus LKPJ akan menindaklanjuti dan mengundang 17 rumah sakit tersebut untuk mau menerima program dari pemerintah. Apalagi ini merupakan salah satu visi-misi Eri Cahyadi – Armuji saat kampanye. Yaitu, warga KTP dan KK Surabaya dapat mengakses kesehatan gratis di rumah sakit yang ada di Surabaya.

“Begitu undangan masuk dari sektor kesehatan dari pemerintah kota kita sambut dengan yel-yel Eri-Armuji waktu kampanye, itu merupakan visi misi untuk mengingatkan bersama. Visi sekarang jadi misi maka harus ada hasil yang konkret,” katanya.

Pansus LKPJ dengan sektor kesehatan di Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (6/4/2023).(Foto/Ade Mas Satrio).

Namun dalam kenyataannya warga Surabaya yang menunjukkan KK/KTP di rs swasta bahkan rs pemerintah mengalami penolakan. Mereka menunjukkan KTP ternyata tetap harus membayar.

Dia berharap Dinas Kesehatan Surabaya mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. “Maka dari itu jangan sampai ada lagi kejadian semacam ini. Harus bisa diyakinkan dan disosialisasikan dan dilakukan MoU,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan semua program kesehatan gratis sudah dijalankan, akan tetapi terjadi miskomunikasi di masyarakat. Dia menyebut masyarakat bisa mengakses kesehatan gratis diseluruh faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS.

“Di luar rumah sakit yang bekerjasama itu belum bisa kecuali emergency darurat mereka menangani tapi nanti di klaimkan ke rumah sakit yang bekerjasama,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengupayakan 17 rumah sakit untuk mau bekerjasama. Ada beberapa hal yang menjadi alasan tidak mau bekerjasama. Beberapa rumah sakit pemiliknya belum menyetujui, dan ada pula rumah sakit juga yang belum memenuhi syarat credit sale BPJS.

“Yang kita lakukan adalah pendekatan. Lalu komisi C juga akan membantu kami nantinya menguatkan rumah sakit itu untuk mau menerima kerja sama. Sejak awal kita UHC (universal health coverage) pada April 2021 upaya sosialisasi sudah sering dilakukan,” katanya.

Dia juga menegaskan akan terus mengupayakan sosialisasi prosedur yang berlaku. Seperti syarat harus memiliki kartu BPJS dan KTP/KK Surabaya.

LDengan datang di faskes membawa KTP bisa dilayani nanti didaftarkan disitu. Tapi itu kalau sudah sakit. Jadi jangan sampai sakit dulu baru daftar, bisa mendaftar di kelurahan Asal mau di kelas 3,” katanya.[asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar