Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya: PPKM Level 1 Momentum Pemulihan Ekonomi

Legislator komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati

Surabaya (beritajatim.com) – Legislator komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati menyebut kembalinya Kota Pahlawan berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 sebagai momentum pemulihan ekonomi.

Ajeng mengungkapkan, penurunan status PPKM menjadi level 1 di Surabaya juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan di berbagai sektor, termasuk sektor non esensial yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi secara menyeluruh di Surabaya,” kata Ajeng saat dihubungi, Kamis (24/3/2022).

Legislator Gerindra ini meminta agar aktivitas ekonomi disesuaikan dengan status PPKM Level 1. Seperti, jam operasional dan kapasitas pusat perbelanjaan, pasar rakyat, swalayan, pedagang kaki lima, warung, dan cafe harus disesuaikan.

“Supaya ekonomi pelaku usaha berjalan penuh dan tersupport dengan baik,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran Pemerintah Kota Surabaya harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19. Ajeng menegaskan, Pemkot tidak lengah meski pandemi di Surabaya sudah melandai. Pemkot juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga Surabaya yang belum menerima agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19.

“3 T tetap berlaku di setiap kasus Covid-19. Selain itu, vaksinasi lengkap dan booster juga tetap menjadi saran untuk pencegahan penularan Covid-19. Selalu ajak keluarga, teman, dan saudara untuk vaksin lengkap serta menerapkan disiplin prokes,” katanya.

Ajeng juga meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Kota Surabaya aman dari pandemi Covid-19. Menurutnya, kesadaran warga Surabaya menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam menurunkan status level PPKM.

Kendati status PPKM ditentukan setiap dua minggu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini mengingatkan para stakeholder untuk terus melakukan sosialisasi dan penegakan disiplin prokes secara konsisten.

“Untuk memulihkan ekonomi rakyat secara keseluruhan, maka pemerintah harus menjaga kemandirian warga dengan memastikan pelayanan dan edukasi tentang upaya menjaga kesehatan untuk meminimalisir penularan virus Covid-19,” katanya.[asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar