Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya Nilai Pemkot Gagal Bina UMKM, Ini Alasannya

Hari Santosa Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Nasdem

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Nasdem, Hari Santosa menilai Pemerintah Kota gagal dalam pembinaan UMKM yang telah dilakukan sejak 2021 lalu.

Salah satunya berdasarkan permasalahan carut-marut pengadaan dan pendistribusian perlengkapan sekolah untuk siswa siswi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Masalah seragam MBR, sebenarnya tahun 2022 harus clear dan tidak perlu lagi pengadaannya diserahkan kepada perusahaan perusahaan besar,” kata Hari di DPRD Surabaya, Selasa (28/6/2022).

Menurut Hari, pembinaan UMKM jauh dari harapan. Sebab, saat ini masih banyak ditemui UMKM penjahit nganggur tanpa pekerjaan.

“Kalau mereka semua dilibatkan, saya pikir Surabaya mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Dia mengkhawatirkan jika kuota UMKM ini dibatasi, kemudian diberikan kepada perusahaan perusahaan besar yang ditunjuk Pemkot Surabaya. Hari mengakui, apabila memakai perusahaan besar maka harga akan lebih murah, karena produksi dalam jumlah besar.

“Kalau hal ini dilakukan, berarti Pemkot sudah ingkar terhadap pencanangan UMKM sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di Surabaya,” katanya.

Disisi lain, Hari meminta legislatif dan masyarakat bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran untuk pembinaan UMKM, agar bisa terserap dengan baik namun dan bisa mencapai tujuan membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Saya melihat tidak ada koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga kerja, karena memang untuk produksi seragam adalah wewenang Dinas Ketenagakerjaan,” katanya.

Untuk itu, dia menyarakan agar Komisi D kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk melaporkan perkembangan pengadaan dan distribusi perlengkapan sekolah.

“Sekali lagi saya berharap agar Komisi D memanggil pihak Dispendik, Disnaker, terlebih Bappeko sebagai koordinatornya. Agar semuanya bisa menyampaikan secara jujur ketidak mampuan ini titiknya ada dimana, sehingga sama sama bisa mengatasi, dan jangan sampai hanya janji janji tapi kenyataannya masyarakat umum tidak mendapatkan haknya,” kata Hari.

Diketahui, jumlah perlengkapan sekolah yang harus didistribusikan sebanyak 46 ribu siswa siswi MBR, dengan total anggaran lebih dari Rp21 miliar. [asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar