Politik Pemerintahan

DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot untuk Hati-hati Tangani Dana Kelurahan

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kota Surabaya mendapatkan laporan warga terkait dugaan politisasi pencairan dana kelurahan. Masalah itu mencuat melalui para Ketua RW di Surabaya.

Informasi ini langsung direspon pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengecam adanya dugaan politisasi dana kelurahan itu. Dengan menerjukan timnya di beberapa titik, Ia langsung memeriksa hal itu dan tak akan membiarkannya terjadi di Surabaya.

“Saya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam menangani dana Kelurahan. Ada laporan bahwa adanya oknum yang menekan para RW dengan ancaman pencairan dana Kelurahan. Jangan sampai menggunakan kesempatan memanfaatkan dana Kelurahan,” kata Camelia Habibah, Sabtu (7/11/2020).

Selain akan menerjukan timnya di beberapa titik, ia juga akan memanggil dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi itu. Ia ingin adanya transparansi data terkait pencairan dana kelurahan. Data itu nantinya harus dipublikasikan secara gamblang untuk tanggung jawab publik.

“Kami akan meminta transparansi dan itu harus dipublikasikan. Dana kelurahan itu berapa totalnya se-Surabaya, berapa yang akan terealisasi, itu harus terpublish dengan nyata. Supaya masyarakat tahu kinerja Pemkot, karena ini kan bersumber dari APBD. Lha APBD itu bersumber dari uang rakyat bukan dari uang pribadi. Jadi masyarakat harus tahu,” katanya.

Ia berharap, sebelum kasus ini terus menguak dan meluas, Pemkot Surabaya segera mengevaluasi kinerjanya. Ia ingin Pemkot bisa menjaga kenetralitasan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020.(ifw/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar