Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia

DPRD Sumenep: Stop Tradisi Kolonial Menutup Akses Ruang Publik

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath (foto : Temmy)

Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath meminta agar seluruh jajaran birokrasi menghentikan tradisi kolonial yang menutup akses keterbukaan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa birokrasi sebagai bagian inti melayani kepentingan masyarakat, memberi ruang cukup luas bagi publik untuk mengakses informasi. Kalau ada birokrat yang tidak memberi ruang publik untuk mengetahui apa yang menjadi haknya, itu berarti feodalisme masih berlangsung di era pasca kemerdekaan,” katanya, Selasa (28/09/2021).

Darul Hasyim Fath menjadi salah satu pembicara dalam Sosialisasi Peraturan KI (Perki) terbaru nomor 1 tahun 2021 tentang standar informasi layanan publik, berkaitan dengan peringatan hari Hak untuk Tahu se-dunia.

“Sangat tidak egaliter apabila jajaran birokrasi masih menutup ruang informasi publik. Karena informasi itu adalah cara kita mengakses pengetahuan,” tandas Darul.

Di Indonesia, peringatan Hari Hak Untuk Tahu dimulai sejak tahun 2011. Hari Hak Untuk Tahu ini dirayakan oleh seluruh dunia yang memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi. Untuk Indonesia, keterbukaan informasi publik dijamin dalam Undang-undang no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penetapan Hari Hak Untuk Tahu ini diharapkan menjadi hari di mana warga dan pemerintah dari seluruh dunia dapat mendukung terciptanya keterbukaan informasi publik.

“Jadi apabila ada birokrat yang tidak open minded, cepat atau lambat akan tergeser. Saat ini yang diperlukan adalah jajaran birokrasi yang menopang keterbukaan. Kalau birokrat tidak memajukan diri dalam keterbukaan informasi, kemudian bersikap tidak ramah, berarti sudah tidak relevan dengan rencana desain kebijakan seperti RPJMD,” tegasnya. (tem/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar