Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPRD Sesalkan Pemkot Surabaya Buru-buru Tinggalkan Hearing SK DKS

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Hari Santosa

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Hari Santosa meyayangkan Pemkot Surabaya terburu-buru meninggalkan rapat hearing soal polemik Surat Keputusan Dewan Kesenian Surabaya.

Padahal, polemik tersebut perlu segera diselesaikan.

“Mulai 2009, 2014 ada semua SKnya (DKS), lah ini kenapa dibiarkan sampai sebegitu lama,” kata Hari di Surabaya, Sabtu (21/5/2033).

Dia meminta harus segera ada penyelesaian agar polemik DKS dengan Pemkot Surabaya ini segera berakhir.

“Kalau ada permasalahan ya cepet-cepet diselesaikan dengan baik. Saya kira ndak ada Suroboyo iki nggak bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa DKS adalah motor kesenian Kota Surabaya. Sehingga dialog dengan DKS menjadi tanggungjawab penuh Pemkot Surabaya.

“Kalau (Pemkot) nggak mau mengeluarkan SK, lha terus DKS iki yaopo? Harus ada yang isi. DKS ini organisasi yang harus ada penggeraknya,” ujarnya.

“Saya harapkan, tetep lah ini, jadi kewajiban Pemerintah Kota Surabaya untuk berdialog dengan DKS. Karena inilah penggerak, motor, dari kesenian di Kota Surabaya,” tambahnya.

Sekalipun rapat hearing ini menghasilkan keputusan agar Pemkot mengakomodir dialog dengan DKS, Hari menyayangkan sikap Pemkot yang terburu-buru meninggalkan rapat hearing.

“Salah satu harapannya kejadian ini tidak terjadi lagi. Ya untung tadi kita semua sepakat untuk menghargai, karena mungkin ada hal yang lebih penting. Ya berat, kita semua berat karena belum selesai,” katanya.

Dia berharap, sikap Pemkot dalam rapat hearing pada hari ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

“Untuk nantinya kalau nanti ada pertemuan, bukan dengan hanya DKS saja, tapi dengan siapapun, harapannya sampai tuntas,” pungkasnya.[asg/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar