Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro Sarankan Kaji Ulang Pembangunan Pasar Ngampel

Kepala Desa Ngampel Pudjiono saat melakukan aksi di depan kantor Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan kajian ulang terkait proses pembangunan pasar di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wakil Ketua DPRD Sementara, Syukur Priyanto mengatakan, salah satu yang perlu dikaji ulang adalah perumusan perjanjian antara pemerintah desa (Pemdes) dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan kekayaan desa.

Pemdes Ngampel dalam pembangunan pasar tradisional itu telah melakukan kontrak kerjasama dengan PT Teguh Jaya Bojonegoro dengan nilai investasi sebesar Rp 70 miliar. Dalam kontrak tersebut, menurut Syukur, ditemukan ada indikasi pelanggaran dalam menunjuk mitra yang akan membangun pasar. “Kalau perlu, dilakukan beauty contest lagi dalam menggandeng mitra atau pihak ketiga dalam pembangunan desa,” ujar Politisi asal Partai Demokrat.

Karena jangan sampai, lanjut Syukur, perjanjian ini dibentuk lama, kemudian menjadi perjanjian yang kadaluarsa karena ada perubahan aturan. Serta, tidak merugikan masyarakat khususnya yang ikut memanfaatkan pasar desa tersebut. Sehingga, dalam perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang.

“Apakah harus menjadi pasar modern atau pasar tradisional, studi kelayakannya seperti apa, sekarang seperti apa, dan masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan,” tandasnya.

Sehingga, lanjut Syukur, sebelum Pemkab Bojonegoro menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar yang terletak di sekitar kawasan industri Minyak dan Gas Bumi, lapangan Sukowati, harus ada hasil dari kajian antara Pemdes dan pihak ketiga.

Sementara, Kepala Desa Ngampel, Pudjiono mengatakan perjanjian yang dilakukan Pemdes Ngampel dibuat dan diajukan ke Pemkab pada Januari 2017 lalu. “Namun sampai tiga bulan tidak ada respon, sehingga pada Maret 2017 dimusyawarahkan dan ditandatangani perjanjian antara Pemdes dengan investor,” jelasnya.

Sehingga, pihaknya menilai bahwa pengajuan izin pemanfaatan tanah kas desa yang akan digunakan sebagai pasar tersebut sudah sesuai dan lengkap. Termasuk dalam izin pemanfaatan TKD untuk pembangunan pasar desa dengan cara bangun guna serah, permohonan dari desa dikirim pada 1 Agustus 2018 sampai hari ini belum ada balasan surat tersebut.

“Oleh karena itu pada 14 agustus 2019 warga masyarakat aksi unjuk rasa damai, dan aksi ke 2 pada tgl 29 agustus 2019, tuntutannya sama minta bupati terbitkan izin. Mudah-mudahan Minggu ini ditandatangani Bupati,” pungkasnya. [lus]





Apa Reaksi Anda?

Komentar