Politik Pemerintahan

DPRD: Prioritaskan GTT Jadi P3K Pemkab Jember Berdasar Masa Pengabdian

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, memandang selama ini kenaikan angka partisipasi murni (APM) pendidikan di level usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama tisak diikuti realisasi kesejahteraan guru tidak tetap (GTT).

Menurut data Dinas Pendidikan Jember, dibandingkan 2019, APM pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah pada 2020 secara rata-rata mengalami kenaikan.

“APM PAUD di Kabupaten Jember meningkat menjadi sebesar 89 persen pada 2020, APM SD/MI meningkat menjadi sebesar 91 persen, dan APM SMP/MTs sebesar 95 persen di tahun 2020,” kata Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung parlemen, Sabtu (17/4/2021) malam.

Pemkab Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida meningkatkan tolak ukur pembangunan daerah dengan kegiatan pemyelenggaraan pendidikan gratis jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Target rasio guru dan murid sudah terpenuhi. “Namun pemenuhan target tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan nasib guru terutama guru tidak tetap (GTT) sebagai bagian unsur tenaga pendidik,” kata Khoris.

Khoris menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jember kurang memperhatikan permasalahan  sumberdaya pendukung kesuksesan pendidikan yakni guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. “Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa gaji yang diterima GTT-PTT sangat kecil dan sering telat,” katanya.

Menurut Khoris, persoalan bertambah dengan kebijakan pemutasian yang semrawut. GTT tidak menerima surat keputusan (SK) dan hanya menerima surat penugasan (SP). “Kabupaten Jember masih kekurangan guru PNS di tiap sekolah. Kebutuhan ini tidak bisa tertutupi karena perubahan kebijakan bahwa penambahan guru mulanya dengan penerbitan SP dari kepala sekolah berubah dilakukan oleh Bupati,” katanya.

Perubahan ini menimbulkan banyak kerugian, terutama pada kesejahteraan GTT yakni kecilnya honor yang mereka dapatkan. “Kebijakan ini tentunya jauh dari ketentuan upah minimum kabupaten (UMK) Jember 2020. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya tidak adanya formasi CPNS 2020 yang merupakan alternatif pintu harapan GTT untuk memperbaiki kesejahteraan,” kata Khoris.

Dengan kondisi ini, DPRD Jember merekomendasikan agar bupati harus segera merealisasikan peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT. Caranya? “Dengan merevisi kebijakan honor agar lebih sesuai dengan UMK dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah,” kata Khoris.

Peluang sebagian GTT untuk jadi calon pegawai negeri sipil semakin kecil, karena adanya persyararan batas usia 35 tahun. “Pemerintah daerah Jember harus memikirkan nasib GTT yang melebihi batas usia 35 tahun dengan mempertimbangkan masa pengabdian untuk prioritas dimasukkan dalam formasi aparatur sipil negara dengan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” kata Khoris. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar