Politik Pemerintahan

DPRD Ponorogo Inginkan Bantuan untuk Warga Isoman Tak Dihapus

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto (foto/dok.beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Kalangan legislatif kurang setuju dengan kebijakan eksekutif di Ponorogo terkait penghapusan bantuan bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto khawatir, jika bantuan yang biasanya diwujudkan sembako itu dihapus, mereka yang menjalani isoman menjadi tidak patuh. Sehingga mereka keluar rumah, sebab harus mencari makanan sendiri. Akibatnya bukannya menekan kasus Covid-19, malah bisa terjadi resiko penularan.

“Kalau bantuan untuk warga yang isoman ini dihapus, takutnya mereka malah tidak patuh dalam masa isolasi. Sebab mereka harus mencari makan diluar,” kata Sunarto, Jumat (19/3/2021).

Untuk mengurai permasalahan tersebut, Sunarto mengaku dirinya telah berkoordinasi dengan komisi yang membidangi masalah kesehatan. Dia mengajak untuk memanggil pihak terkait, agar kebijakan penghapusan bantuan untuk warga yang isoman bisa ditinjau ulang.

“Kami akan mencoba berkoordinasi dengan teman-teman eksekutif, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” katanya.

Sunarto mengungkapkan dalam APBD 2021, ada beberapa anggaran yang direkofussing untuk penanganan Covid-19. Di dalam penanganan tersebut, ada item untuk perlindungan sosial. Maka dari itu, bantuan untuk isolasi mandiri iti sebenarnya bisa masuk dalam pos perlindungan sosial.

“Bantuan untuk warga isoman itu bisa masuk di pos perlindungan sosial,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, ada beberapa kebijakan penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini berubah. Salah satunya tidak adanya santunan bagi ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal. Selain itu, di Ponorogo juga ada yang berubah. Yakni terkait dengan penanganan warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Jika sebelumnya mereka diberi bantuan, mulai akhir Januari lalu Pemkab Ponorogo membuat kebijakan menghapus bantuan tersebut.

“Bantuan untuk warga yang isoman itu terakhir diberikan pada akhir Januari lalu,” kata Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Ponorogo Supriyadi.

Supriyadi menyebut pihaknya mendapatkan surat konfirmasi penghentian bantuan isolasi mandiri dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Pasalnya, anggaran bantuan tersebut dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19 yang lebih prioritas.

“Anggaran bantuan itu dialihkan ke penanganan Covid-19 yang lebih prioritas,” katanya. [end/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar