Politik Pemerintahan

DPRD: Pemkab Jember Gagal Kelola Bandara, Hentikan Proyek Asrama Haji

Agusta Jaka Purwana

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, merekomendasikan kepada bupati agar pembangunan asrama haji dihentikan. Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menjelaskan secara transparan kelanjutan pengembangan Bandara Notohadinegoro.

Agusta Jaka Purwana, juru bicara DPRD Jember, mengatakan, pembangunan asrama haji perlu diproses oleh aparat penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah. “Ini karena urusan haji adalah absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya, dalam sidang paripurna rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, Jawa Timur, di ruang sidang DPRD Jember, Senin (8/6/2020).

DPRD menilai, Pemerintah Kabupaten Jember harus terbuka dan menyampaikan kepada publik soal capaian realistis yang dilakukan dalam pengembangan bandara. “Rencana pembangunan bandara untuk embarkasi haji harus dihentikan, karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan jangan menjual pepesan kosong dan janji-janji palsu kepada masyarakat,” kata Agusta.

“Apalagi (perjanjian kerjasama) aset untuk pembangunan bandara sampai saat ini belum jelas dengan PT Perkebunan Nusantara XII, sedangkan perluasan bandara adalah domain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” lanjut Agusta.

DPRD Jember menyoroti program peningkatan status Bandara Notohadinegoro. Jika mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bupati berjanji menjadikan Bandara Notohadinegoro sub embarkasi haji paling lambat 2020.

Pemkab Jember, Angkasa Pura II, dan PT Perkebunan Nusantara XII sudah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan aset milik PTPN XII dan atau barang milik daerah Kabupaten Jember untuk pembangunan, pengembangan, dan atau pengusahaan Bandara Notohadinegoro.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan President Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Bupati Jember Faida, dan Direktur Utama PTPN XII Berlino Mahendra Santosa, dengan disaksikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dan Direktur Holding PTPN M. Cholidi.

Bupati Faida

Namun, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, capaian kinerja pengelolaan bandara semakin menurun. Citilink memutuskan menghentikan operasional di bandara Jember. DPRD Jember menilai, berhentinya operasi anak usaha maskapai Garuda Indonesia itu tidak hanya dikarenakan sepinya penumpang. Namun juga izin operasional Bandara Notohadinegoro yang sudah tidak berlaku sejak Maret 2018. Ternyata sampai November 2019, bandara tidak mengantongi izin operasional.

Perpanjangan izin operasional ini, menurut DPRD Jember, terkendala ketersediaan anggaran yang baru akan dialokasikan pada APBD 2020. Kini hanya ada maskapai Wings Air yang terbang di Bandara Notohadinegoro. Namun sejak Januari 2019, maskapai ini juga mengurangi frekuensi penerbangannya, dari setiap hari menjadi empat hari dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Berdasarkan fakta tersebut, DPRD Jember menyimpulkan, Pemerintah kabupaten Jember gagal mengelola bandara, apalagi dalam mendorong terealisasinya sub bandara embarkasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember agar segera memperjelas kerjasama pengembangan bandara dengan pemerintah pusat, BUMN atau Angkasapura. Pemkab Jember diminta menjaga okupansi penumpang pesawat serta melakukan lobi agar maskapai menerbitkan kembali izin operasional,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Usai sidang paripurna, Bupati Faida menolak menjawab pertanyaan wartawan. Ia memilih masuk ke dalam mobil dinas. Begitu juga Wakil Bupati Abdul Muqiet Arif. Dia meminta wartawan untuk bertanya kepada Faida. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar