Politik Pemerintahan

DPRD: Pemerintah Desa Masih Bingung Pola Penganggaran Covid-19

Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikhin

Bojonegoro (beritajatim.com) – Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah guna menanggulangi wabah Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro berdampak pada kebingungan pola penganggaran ditingkat pemerntahan desa.

Hal itu sesuai dengan temuan dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Balen, pada Rabu (15/4/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Bojongoro Imam Solikhin mengatakan, pada minggu ini dia mengeluarkan surat instruksi kepada semua anggota DPRD Bojonegoro agar terjun ke desa untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi di desa dalam pencegahan maupun penanganan wabah Covid-19.

“Adanya pandemi virus corona ini pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan sehingga berpotensi pada kebingunan pemerintah desa dalam melakuka pola penganggaran,” ujarnya, Sabtu (18/4/2020).

Imam Solikhin menegaskan, patut di dengarkan permasalahan desa dalam hal penganggaran adanya bencana non alam virus corona ini. “Sehingga DPRD bisa melakukan simulasi model penganggaran agar tidak ada potensi korupsi dan penyalahgunaan penganggaran akibat salah administrasi,” terangnya.

Dalam hal pencegahan maupun penanganan Covid-19, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah desa merupakan garda terdepan. Sehingga jika hanya dibebani regulasi yang terus berganti dan tidak diikuti pola anggaran, maka barang tentu terjadi kebingungan.

“Pemerintah sehingga tidak haya mengeluarkan peraturan, tetapi juga mencari solusi bagaimana proses penganggarannya,” tegasnya.

Sekadar diketahui, kunjungan yang dilakukan empat pimpinan DPRD Bojonegoro dilakukan di daerah zona merah pertama di Bojonegoro, yakni di Kecamatan Balen. Hasil dari kunjungan yang dilakukan tersebut nantinya akan dirapatkan dengan semua komisi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Salah satu program Pemkab Bojonegoro untuk pencegahan penyebaran virus corona adalah setiap desa membuat gugus tugas dan rumah isolasi untuk warga Bojonegoro yang dari luar daerah nekad pulang. Namun, selama ada warga yang diisolasi itu pemerintah desa masih bingung dalam penganggaran kebutuhan makan.

“Seperti di Desa Penganten itu, saat melakukan isolasi mandiri kepada keluarga pasien yang positif corona, akhirnya disepakati dua kali makan disediakan pihak kelurga dan satu kali dari pemerintah desa,” ujar Kepala Desa Penganten, Kecamatan Balen, Eko Arianto.

Selama masa isolasi, ada tiga orang yang diisolasi selama 14 hari. Selama itu, pemdes mengaku mengeluarkan uang sebesar Rp 5 juta untuk kebutuhan makan. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar