Politik Pemerintahan

Alot dan Diwarnai WO Fraksi PKB

DPRD Pamekasan Layangkan Hak Interpelasi Soal Mobil Sehat

Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, secara resmi melayangkan hak interpelasi kepada pemerintah kabupaten (pemkab) terkait pengadaan mobil sehat yang didistribusikan bagi seluruh desa di wilayah setempat.

Hak interpelasi tersebut dilayanhkan berdasar hasil rapat internal hak interplasi yang dilakukan para wakil rakyat di ruang paripurna Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Senin (15/6/2020). Di mana dalam kesempatan tersebut, para legislagor melayangkan hak interpelasi untuk dua program berbeda, selain mobil sehat juga seputar penggunaan anggaran Covid-19.

Namun pada rapat yang berlangsung alot dan diwarnai penolakan dari Fraksi Demokrat hingga aksi Walk Out (WO) Fraksi Partai Kecantikan Bangsa (PKB), hak interpelasi untuk penggunaan dana Covid-19 akhirnya diurungkan. Sementara hak interplasi prorgam mobil sehat tetap berlanjut.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa kita disini mempunyai tiga hak berbeda, yaitu hak imunitas, hak angket dan hak interpelasi. Intinya disini ada ketidak puasan tersendiri terhadap beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemkab Pamekasan,” kata Ketu DPRD Pamekasan, Fathor Rohman kepada sejumlah wartawan.

Para legislator yang berasal dari fraksi maupun partai politik (parpol) berbeda, tidak seluruhnya berada di lingkup Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan. Sehingga mereka memiliki hak yang sama sebagai anggota legislatif untuk melaksanakan tugas dan wewenang.

“Prinsipnya anggota (dewan) juga ingin tahu tentang penggunaan anggaran, karena tidak semua anggota ada di Banggar maupun di Bamus (Badan Musyawarah). Sehingga kita melayangkan hak interpelasi karena dianggap sesuai dengan prosedural, dan yang perlu diperhatikan bahwa tidak satupun orang di negara ini yang kebal hukum,” ungkapnya.

Berdasar hasil rapat tersebut, politisi Partai Persatun Pembangunan (PPP) Pamekasan juga menegaskan jika nantinya pihak pemkab Pamekasan akan segera dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada para anggota dewan. “Jadi nanti kami panggil bupati (Badrut Tamam) untuk menanyakan hal ini, yang diusulkan dua dan yang disepakati hanya pengadaan mobil sigap (mobil sehat),” tegasnya.

Berdasar pantauan beritajatim.com, dari total tujuh fraksi di DPRD Pamekasan. Terdapat empat fraksi berbeda yang menyatakan mendukung untuk melayangkan hak interpelasi. Sementara tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Demokrat menolak, Fraksi PKB WO dan Fraksi PPP menyerahkan penuh kepada para anggota secara personal. [pin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar