Politik Pemerintahan

DPRD Minta Ombudsman Intensif Pantau Jember

Jember (beritajatim.com) – DPRD meminta Ombudsman untuk intensif memantau situasi dan kondisi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Parlemen siap mendukung pembuatan peraturan daerah mengenai standar perizinan dan pelayanan publik.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mendukung jika Ombudsman menjadikan kota tersebut sebagai tempat sosialisasi. “Saya mohon kepada Ombudsman untuk lebih intensif, dan kalau bisa di Jember lebih dari satu minggu, agar tahu bagaimana semrawutnya atau maladministrasi di tiap organisasi perangkat daerah,” katanya, saat bertemu dengan perwakilan Ombudsman di gedung parlemen, Rabu (16/9/2020).

Ombudsman Wilayah Jawa Timur saat ini turun ke Kabupaten Jember untuk melakukan riset terhadap sistem perizinan daerah. Mereka melakukan kajian cepat mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jember. Ombudsman menerima empat laporan pengaduan dari masyarakat Jember soal proses perizinan, dan melihat ada persoalan sistem perizinan yang harus dibenahi.

Itqon mengatakan, ada perbedaan visi antara pemerintah daerah di Jember dengan presiden. “Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, visi (perizinan) adalah percepatan. Sementara di Jember, dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 yang terjadi adalah pelambatan, bukan percepatan,” katanya.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Setelah mempelajari perbup itu sekilas, Itqon menilai, pada bagian penanaman modal dan perizinan tak ada tugas substantif di sana. “Bidang Perizinan memiliki fungsi pengusulan, pertimbangan, pertimbangan teknis, pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pelaksanaan koordinasi, integrasi, monitoring konsep rencana,” katanya.

“Sedangkan Presiden RI menginginkan percepatan pelaksana berusaha dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Jadi kalau memang ada kans atau peluang untuk menjadikan (masalah perizinan dan pelayanan publik) ini sebagai peraturan daerah inisiatif DPRD, saya kira bagus,” kata Itqon.

Anggota Komisi B Nyoman Aribowo berharap Ombdusman bisa mengambil langkah nyata untuk urusan Jember. “Sebagai penyelenggara negara, Ombudsman seharusnya kaget dan langsung membuat laporan khusus tertulis bahwa Jember ini melakukan pelanggaran, karena tidak mengikuti aturan,” katanya.

“Jangan sampai Ombudsman terjebak pada hal teknis, padahal substansinya adalah pelanggaran peraturan. Sehingga ada dorongan dari Ombudsman bahwa Jember harus segera membuat peraturan berkaitan dengan pendelegasian wewenang ke Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Nyoman.

Kedatangan Ombudsman, menurut Nyoman, adalah penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember melanggar ketentuan. “Tidak mengikuti aturan di atasnya,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar