Politik Pemerintahan

DPRD Minta Bawaslu Jember Tegas Tangani Video ‘Salam 2 Periode’

Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Badan Pengawas Pemilu setempat tegas menangani kasus video ‘salam dua periode’ Camat Tanggul Muhammad Ghozali. Dalam video itu, Ghozali terekam mengajari seorang perempuan difabel lanjut usia yang duduk di kursi roda untuk mengucapkan ‘salam dua periode’.

“Kita tahu sebagai seorang aparatur sipil negara, camat Tanggul menyampaikan dukungannya kepada bupati yang mana akan menjadi calon kembali dalam periode keduanya. Berbeda ketika misalnya bupati tersebut tidak akan menjadi calon,” kata Ketua Komisi A Tabroni dalam rapat dengar pendapat dengan Bawaslu di ruang komisi, Senin (17/2/2020).

Tabroni mengatakan secara faktual Bupati Faida akan mencalonkan diri untuk periode kedua dalam pemilihan bupati tahun ini. “Itu bisa dilihat dari baliho dan banner yang menunjukkan bahwa bupati akan maju. Tentu dengan sendirinya aparatur di bawah berpihak kepada bupati. Terlihat salah satunya camat Tanggul,” katanya. Komisi A meminta agar Bawaslu melakukan pencegahan.

Menurut Tabroni, siapapun petahananya akan menggunakan kekuatan di birokrasi untuk menyukseskan pencalonan periode kedua. “Baik kepala dinas, camat, guru. Pasti itu akan dilakukan, dan sudah terjadi dengan yang dilakukan camat Tanggul untuk meminta dukungan warga. Ini menjadi banyak pertanyaan di publik Jember,” katanya.

Tabroni mengatakan, perlu ada sanksi tegas terhadap oknum ASN yang tak netral tadi. Apalagi Komisi A menerima masukan dari sejumlah kalangan, bahwa dugaan ketidaknetralan tak hanya itu terjadi di kalangan ASN. Banyak warga yang dimintai KTP oleh petugas yang berstatus ASN. “Kegiatan pemerintah di tingkat bawah juga meminta KTP. Hal-hal seperti ini menjadi bagian dari ranah Bawaslu,” katanya. Permintaan KTP ini dikhawatirkan terkait dengan rencana pencalonan kembali Bupati Faida melalui jalur perorangan.

Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka mengatakan, video itu adalah informasi awal baginya untuk bertindak. “Ada informasi awal yang kami telusuri dalam waktu tujuh hari,” katanya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 71, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri atau di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih,” kata Thobroni.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Camat Tanggul Ghozali memberikan bantuan kepada perempuan tua lansia. “Kami masih menginvestigasi bantuan itu dari mana. Teman-teman Divisi Pengawasan masih mengumpulkan informasi itu,” kata Thobroni. Batas waktu investigasi adalah Rabu pekan depan.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi¬†beritajatim.com, Ghozali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. “Saya sedang nyetir. Nanti saja,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar