Politik Pemerintahan

DPRD Lamongan Sahkan 6 Raperda Menjadi Perda

Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Ketua DPRD Lamongan dan Bupati Kabupaten Lamongan dalam rapat paripurna.

Lamongan (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Lamongan telah menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahap I inisiatif Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Lamongan di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, pada Sabtu (31/7/2021) kemarin.

Dalam rapat paripurna DPRD tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur mengungkapkan, bahwa setelah melalui beberapa tahapan, ada 6 (enam) Raperda yang disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

Raperda kedua, lanjut Abdul Ghofur, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan, ketiga Raperda inovasi daerah, keempat pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kelima pengentasan kemiskinan, dan keenam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam.

“Semua fraksi dan anggota DPRD yang hadir pada Paripurna, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui 6 Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda. Bahkan, kami secara lisan juga meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir, dan semua menyatakan setuju,” jelas Ketua DPRD yang akrap disapa Ghofur tersebut saat dihubungi, Minggu (1/8/2021).

Menurut Ghofur, sejauh ini progres Raperda tersebut berjalan lancar sehingga disahkan menjadi Perda Kabupaten Lamongan. Selain itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah segera menyampaikannya kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi. Sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Semua ini tentu memerlukan kerja keras dari kita semua. Karena pembangunan bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, namun harus ada keterlibatan semua komponen baik Pemerintah Daerah, DPRD, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujar Ghofur yang juga Ketua DPC PKB Lamongan tersebut.

Lebih jauh, Ghofur menambahkan, tahapan pembahasan Raperda itu sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan. Ghofur juga mengapresiasi ditetapkannya Raperda menjadi Perda. Menurutnya, hal itu sebagai bukti terjalinnya kerjasama yang baik antara Legislatif dan Eksekutif. Sehingga prosesnya sesuai jadwal, dan tidak ditemukan kendala yang berarti, semua OPD mendukung pembahasan gabungan, dan jajaran DPRD juga bekerja dengan sangat baik.

“Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Lamongan, dan kami juga berharap Perda yang telah ditetapkan itu bermanfaat bagi semua komponen masyarakat di Kabupaten Lamongan. Karenanya kami terus melakukan pengawalan demi kebaikan kita bersama nantinya,” tandasnya.

Sementara itu, dengan disetujuinya 6 Raperda tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang akrab disapa YES tersebut mengungkapkan akan segera mengirimkan Raperda yang dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian Bupati YES juga mengungkapkan apresiasinya kepada segenap elemen masyarakat atas peran dan partisipasinya dalam pembahasan Raperda ini, sehingga Raperda ini dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.

“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap elemen masyarakat atas peran dan partisipasinya dalam pembahasan Raperda, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dapat membawa Lamongan yang lebih maju, berkeadilan dan sejahtera,” kata Bupati YES.

Di akhir rapat paripurna DPRD tersebut, terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni Legislatif dan Eksekutif yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Bupati Kabupaten Lamongan dan Pimpinan DPRD setempat.[riq/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar