Politik Pemerintahan

DPRD Kota Malang: Warga Berhak Dapat Kompensasi Karena Kayutangan Heritage

Pembangunan Kayutangan Heritage.

Malang(beritajatim.com) – DPRD Kota Malang menganggap warga sekitar Jalan Basuki Rahmat atau Kayutangan berhak mendapat kompensasi akibat pembangunan Kayutangan Heritage.

Sebab, banyak warga sekitar yang mengeluh perekonomian terhenti karena akses jalan menuju kawasan ini ditutup total selama dua bulan ke depan.

“Saya kira wajar jika warga itu meminta kompensasi. Dimanapun, proyek apapun pasti ada kompensasi, meski bukan untuk perseorangan,” kata Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiarna Kartika, Selasa, (17/11/2020).

Made mengatakan, proyek apapun yang berpotensi menimbulkan kerugian wajib memberikan kompensasi. Dia bahkan menganggap warga berhak mendapatkan itu. Sebagai lembaga legislatif dia mengaku sudah melaporkan keluhan itu kepada Wali Kota Malang Sutiaji.

Proyek Kayutangan Heritage merupakan program dari Kementerian PUPR RI. Pembangunan menghabiskan anggaran sebesar Rp32 miliar. Terdiri dari APBN dan APBD. Proyek ini ditargetkan rampung sebelum 20 Desember 2020 mendatang.

“Saat ini, Wali Kota juga sedang mencari skema aturannya (soal kompensasi). Jujur saja, Pak Wali Kota juga tidak tahu-menahu soal (kejelasan dan transparansi) program ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan kan hanya sosialisasi saja dari Pemerintah Pusat, namun sepertinya kurang maksimal,” papar Made.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat Kayutangan seharusnya pemerintah segera memikirkan solusi khususnya dana kompensasi untuk warga terdampak. Apalagi berkaitan dengan faktor ekonomi.

“Kasihan masyarakat, imbas pembangunan ini jualannya jadi sepi, harusnya segera ada solusi dan komunikasi baik dari pemerintah. Tapi hingga saat ini belum ada. Setidaknya bisa diberikan pemberitahuan kalau toko ini masih buka, setidaknya ada akses kendaraan masuk untuk sekedar berbelanja,” tandas Trio. (luc/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar