Politik Pemerintahan

DPRD Kota Kediri Sosialisasi Produk Hukum Pemerintahan pada Kalangan Jurnalis

Kediri (beritajatim.com) – DPRD Kota Kediri mengadakan Sosialisasi Produk Hukum (SPH) kepada kalangan jurnalis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum di pemerintahan.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan di Ewok Kafe Kota Kediri, pada Rabu (24/3/2021). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Pramana.

Menurut Reza, kegiatan ini rutin dilakukan dengan tujuan agar masyarakat secara keseluruhan bisa memahami dan mengerti regulasi dari produk hukum yang dibuat. Selain itu, masyarakat juga bisa paham dengan aturan-aturan yang berlaku di Kota Kediri.

“Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap bulan. Tujuannya agar masyarakat bisa memahami dan tahu, produk hukum apa yang sudah dibuat oleh wakil rakyat dan seperti apa aplikasi atau regulasinya,” jelas Anggota DPRD dari Fraksi PAN ini.

Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan secara kontinyu dan bertahap, agar bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Kali pihaknya mengundang awak media yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

“Karena dari rekan-rekan wartawan ini masyarakat bisa memperoleh informasi. Jadi mereka nanti juga akan mendapat produk hukum yang jelas,” papar politisi yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Kota Kediri ini.

Salah satu produk hukum yang disosialisasikan tentang Peraturan Walikota Kediri Nokor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

“Salah satunya, hal ini saya kenalkan kepada insan wartawan, di mana Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 diubah dalam bentuk Perwali Nomor 25 Tahun 2017, dan ini berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik,” lanjutnya.

Mengenai sosialiasi produk hukum di Kota Kediri, Reza menilai, memang sudah yang dikenalkan kepada warga Kota Kediri. Akan tetapi, ada kalangan yang diyakininya belum dijangkau karena mereka punya metode sosialisasi tersendiri dan pihak lainnya juga ada yang hanya menggunakan website lain.

“Nah ini yang saya nilai belum efektif 100 persen, dan ke depan kegiatan SPH semacam ini akan digelar lebih sering. Targetnya dalam satu tahun ada 10 kali,” katanya.

Terpisah Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Apip Permana mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dihadirkan Reza Darmawan sebagai anggota dewan. “Saya percaya, dengan adanya pertemuan ini akan bisa menampung aspirasi masyarakat.
Terlebih lagi menangkap aspirasi masyarakat itu, salah satu tugas anggota dewan dan mungkin itu bisa ditampung serta diakomodasi,” ungkapnya.

Apalagi, menurut Apip, pada saat ini Pandemi Covid-19 masih ada, sehingga perhelatan semacam ini sangat efektif karena dikemas dengan Prokes Covid-19 ketat. “Daripada melakukan mobilisasi massa, demo di masa-masa pandemi ini tentu amat riskan sekali. Harapannya apa yang disampaikan oleh Mas Reza bisa diteruskan oleh para peserta, dan apa yang disampaikan peserta busa diakomodasi oleh Mas Reza dan ditindaklanjuti ke tingkat DPRD,” tutupnya. [nm]



Apa Reaksi Anda?

Komentar