Politik Pemerintahan

DPRD: Kebijakan Pembagian CSR Migas dari Pemkab Bojonegoro Perlu Evaluasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mochlasin Affan memiliki catatan khusus soal kebijakan yang diterapkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari operator migas.

Rekomendasi dari DPRD Bojonegoro tersebut didapat setelah melakukan hearing bersama Pemerintah Desa Campurrejo dengan Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati yang membahas tentang pembagian CSR bagi masyarakat terdampak di wilayah ring satu wilayah pengeboran minyak dan gas bumi (Migas).

“Rekomendasi evaluasi pembagian program CSR harus melewati satu pintu melalui Pemkab Bojonegoro ini menjadi kendala. Dan ini akan kami sampaikan ke Pemkab Bojonegoro,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut, sabtu (5/9/2020).

Sebelumnya, lanjut Affan, pembagian CSR dari perusahaan migas yang ada di Bojonegoro skemanya dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) atau operator migas mengajukan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar pengeboran ke SKK Migas. Setelah SKK Migas menyetujui, program tersebut kemudian langsung dijalankan.

“Namun, tahun ini Bupati Bojonegoro menerapkan penyaluran CSR ini melalui satu pintu lewat Bappeda. Mekanisme yang seperti itu sehingga tidak bisa langsung eksekusi, SKK Migas harus koordinasi dengan Pemkab terkait usulan CSR dari operator,” terangnya.

Selain kepada Pemkab Bojonegoro, Affan juga memberi rekomendasi kepada sejumlah operator migas yang beroperasi di Bojonegoro agar meningkatkan pola komunikasi yang lebih baik baik dengan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat yang berada di ring satu.

Kepala Desa Campurrejo Edi Sampurno yang menjadi wilayah rin satu lapangan migas Blok Sukowati menungkapkan, pada tahun ini penyaluran CSR dari operator migas lebih sedikit jika dibanding tahun sebelumnya. Tujuh program prioritas yang diusulkan pemdes hanya sedikit yang terealisasi.

“Kalau memang CSR dikelola Pemkab, daerah terdampak yang monggo, tapi kalau sekarang yang sudah berjalan dikelola oleh kelompok masyarakat berjalan itu juga lebih baik. Yang penting ada kepastian,” jelasnya.

Rumusnya, menurut Edi, penyaluran CSR ini tujuannya untuk stabilitas masyarakat sekitar wilayah ekplorasi dan ekploitasi migas. Pemdes juga meminta agar program pengelolaan CSR ini juga harus dievaluasi.

Sementara diketahui, sesuai keterangan Legal and Relaitions Pertamina EP Asset 4 Filed Sukowati, Angga Aria mengatakan, jumlah CSR yang disediakan untuk masyarakat sebesar Rp1,5 miliar. Jumlah tersebut sesuai yang disepakati oleh SKK Migas dari jumlah produksi saat ini sebesar 9.000 barel per hari.

“Jumlah tersebut dibagi untuk daerah wilayah produksi di dua Kabupaten Bojonegoro dan Tuban,” jelasnya. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar