Politik Pemerintahan

DPRD Kabupaten Malang Desak Pemkab Segera Berikan Bantuan Beras

Malang (beritajatim.com) – Pandemi wabah Corona Virus Diseases (Covid-19) di sejumlah daerah di Indonesia, berdampak serius. Masyarakat tidak hanya resah dengan penyebaran Covid-19 saja, namun juga resah terkait penyedian pangan.

Untuk memastikan kesedian pangan mencukupi selama adanya penyebaran Covid-19, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang beras milik Perum Bulog di wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

“Kami sidak ke Gudang Bulog, yakni untuk melihat ketersediaan beras, apakah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang selama enam bulan mendatang,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kab Malang Hadi Mustofa, Senin (6/4/2020) usai sidak.

Kata Mustofa, Perum Bulog Divisi Regional VII Malang telah menyatakan jika persediaan beras di Gudang Bulog untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang kini terdapat 8.700 ton. Jumlah stok beras tersebut cukup untuk enam bulan ke depan.

Melihat dari data yang ada, papar Mustofa, beras masyarakat miskin (raskin), Bulog setiap bulannya mengeluarkan 1.500 ton beras. Sehingga dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten Malang segera melakukan pendataan cepat dan tepat.

Masih kata Mustofa, Artinya, di Kabupaten Malang kini terdapat 69.704 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), untuk segera diberikan bantuan kebutuhan bahan pangan, salah satunya adalah beras. Selain itu, Pemkab Malang juga harus memberikan bantuan beras kepada karyawan pabrik yang berstatus tenaga kontrak, yang selama ini mereka menuruti aturan pemerintah untuk tetap di rumah. Sehingga, tidak mendapatkan upah. “Tapi, perusahaan hanya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Buruh kategori ini kami berharap juga menerima bantuan berupa beras,” tegas Mustofa.

Pemberian bantuan beras kepada karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kontrak, lanjut Mustofa, tentunya harus ada sinkonisasi antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Karena untuk mengetahui jumlah berapa orang yang kini di rumahkan dampak dari Covid-19. Sedangkan para tenaga kontrak tersebut tidak masuk Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan sinkronisasi antara Dinsos dan Disnaker, agar penyaluran bantuan dari Pemkab Malang tidak dobel data.

“Dinsos telah memiliki Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yakni merupakan sistem, di mana operator mengimput data yang dimasukan dari petugas ke Dinas Sosial atau sistem yang sudah dimutahirkan,” urai Mustofa.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang M Nasri Abdul Wahid mengatakan, pada bulan April 2020 ini, merupakan musim panen, dan Pemkab Malang siap membeli beras petani kualitas premium seharga Rp 11 ribu per kilogram. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan dengan penyerapan hasil panen serta upaya pemberian bantuan beras bagi RTM, dampak dari pandemi Covid-19. Dan beras akan kita bagikan dalam bentuk kemasan siap konsumsi, yang isinya seberat 10 kilogram.

“Kami akan berkoordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tersebar di kecamatan-kecamatan untuk membahas pendistribusian beras. Dan untuk pendistribusiannya, dirinya masih menunggu perintah dan menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” pungkasnya. (yog/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar